Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025 menjadi topik panas di kalangan pelaku usaha perhotelan dan restoran di Nusa Tenggara Barat (NTB). Kebijakan ini tidak hanya membuat kepala para pengusaha cenat-cenut, tetapi juga memicu kekhawatiran akan masa depan pariwisata lokal yang tengah berjuang bangkit dari pandemi.
“Ini seperti mimpi buruk di awal tahun baru,” ungkap I Gusti Lanang Patra, Pembina dan Penasihat PHRI NTB, saat ditemui kemarin (20/12). Menurutnya, kenaikan ini akan berdampak langsung pada bahan pokok premium yang selama ini menjadi andalan hotel-hotel berbintang. “Sebagian besar bahan makanan kita impor, seperti daging wagyu, salmon, buah premium, semuanya kena PPN. Mau tidak mau, harga ikut naik,” tambahnya.
Namun, masalah sebenarnya adalah dilema tak berujung: menaikkan harga layanan atau menerima penurunan keuntungan. “Menaikkan tarif hotel bisa membuat tamu kabur, tidak menaikkan, kami yang tekor,” imbuh Lanang dengan nada getir.
Pariwisata NTB: Di Ambang Krisis atau Tantangan Baru?
Kenaikan PPN ini tidak hanya mengancam pelaku usaha lokal, tetapi juga membawa dampak besar pada daya saing pariwisata Indonesia, khususnya NTB, di mata wisatawan internasional. Lanang membandingkan situasi ini dengan negara tetangga seperti Singapura, Thailand, dan Vietnam, yang memberikan insentif besar bagi pariwisata mereka. “Bagaimana kita bisa bersaing kalau semua jadi mahal? Mereka akan pilih destinasi yang lebih murah,” tandasnya.
Tak hanya pelaku usaha yang gusar, masyarakat juga ikut mengeluhkan dampaknya. Farhan, seorang warga asal Bima, mengungkapkan keresahannya. “Kalau kamar hotel dan makanan ikut naik, pasti makin sulit. Kita harus keluar uang lebih banyak, padahal kebutuhan lain juga naik,” ujarnya.
Daging Wagyu dan Listrik Rumah Tangga: Siapa yang Tertawa?
Kenaikan PPN 12 persen ternyata tidak hanya menyasar hotel dan restoran. Barang dan jasa lain seperti rumah sakit kelas VIP, pendidikan berstandar internasional, hingga listrik pelanggan rumah tangga daya 3.600-6.600 VA juga ikut terkena dampaknya. Ironisnya, bahan pokok premium seperti daging wagyu, kobe, dan ikan salmon yang selama ini identik dengan gaya hidup kelas atas, kini menjadi beban tambahan yang mau tak mau harus ditanggung semua pihak.
“Bayangkan, hotel-hotel berbintang yang harus menyajikan bahan premium kini seperti dipaksa memilih antara kehilangan pelanggan atau merugi. Ini situasi yang rumit,” lanjut Lanang.
Bagaimana Nasib Omzet Hotel?
Dengan daya beli masyarakat yang diperkirakan menurun akibat kenaikan ini, omzet hotel dan restoran diprediksi akan mengalami penurunan tajam. “Bukan hanya pelaku usaha yang kena, tapi juga masyarakat kecil yang bergantung pada pariwisata. Kalau wisatawan berkurang, siapa yang akan menyewa homestay, membeli suvenir, atau makan di warung kecil?” kata Lanang.
Kondisi ini menjadi tantangan besar bagi pelaku usaha di NTB, terutama saat mereka masih berusaha pulih dari dampak pandemi.
Solusi: Menggigit Jari atau Inovasi Baru?
Meski situasi ini terkesan suram, beberapa pihak melihatnya sebagai peluang untuk berinovasi. “Kita harus mulai berpikir kreatif, mungkin mencari bahan lokal berkualitas sebagai alternatif bahan impor yang mahal. Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan insentif bagi pelaku usaha agar mereka tidak terlalu terbebani,” ujar seorang pengamat pariwisata.
Namun, langkah ini tentu membutuhkan komitmen kuat dari semua pihak, termasuk pemerintah. Jika tidak, bukan tidak mungkin pariwisata NTB yang pernah berjaya justru akan tenggelam.
Akhir Zaman atau Awal Baru?
Dengan segala kekhawatiran yang muncul, pertanyaan besarnya adalah: apakah kenaikan PPN 12 persen ini menjadi awal akhir bagi pariwisata NTB, atau justru momen untuk bangkit dan beradaptasi? Hanya waktu yang akan menjawab. Yang jelas, pelaku usaha, masyarakat, dan pemerintah harus segera bertindak sebelum semuanya terlambat.
