Drama di balik penyelenggaraan Lombok Sumbawa Motocross Competition 2023 terus bergulir. Anggaran fantastis sebesar Rp 24 miliar kini menjadi tanda tanya besar, seolah menjadi “harta karun” yang sulit ditemukan ujung pangkalnya. Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB pun dibuat bingung, menanti hasil audit kerugian negara yang hingga kini tak kunjung rampung.
“Audit ini molor lebih lama dari musim balapan. Kami sudah menagih berkali-kali, tapi hasilnya masih nihil,” ujar Kepala Kejati NTB, Enen Saribanon, Minggu (22/12). Pernyataan tegas ini menggambarkan betapa gelapnya transparansi di balik event motocross tersebut.
Duit Banyak, Hasilnya Sedikit
Dana Rp 24 miliar yang digelontorkan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) konon digunakan untuk mendukung gelaran internasional ini. Namun, fakta di lapangan menunjukkan hal yang jauh berbeda. Menurut laporan awal, hanya Rp 5 miliar yang benar-benar digunakan untuk kegiatan tersebut. Sisanya? Sebagian diklaim telah dikembalikan, sebesar Rp 2,5 miliar. Tapi tunggu dulu, siapa yang bisa memastikan angka ini benar tanpa audit?
Audit ala Siput
Molornya audit ini menjadi sorotan. Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur Inspektorat NTB, Wirawan Ahmad, menyebut bahwa proses verifikasi data memang rumit. “Kami harus memeriksa satu per satu, mulai dari peserta motocross hingga 15 Event Organizer (EO) yang terlibat,” ungkapnya. Menurutnya, peserta motocross menerima fasilitas seperti transportasi dan biaya tertentu, yang perlu diverifikasi keberadaannya.
“Bayangkan, ratusan peserta tersebar di berbagai kota besar di Indonesia. Ini seperti mencari jarum di tumpukan jerami,” tambahnya. Meskipun begitu, ia optimis audit akan selesai sebelum akhir 2024. Tapi, apakah publik akan cukup sabar menunggu selama itu?
Dugaan Korupsi atau Salah Kelola?
Fakta bahwa hanya Rp 5 miliar yang digunakan menimbulkan dugaan kuat adanya korupsi atau setidaknya salah kelola. Kejati NTB sudah beberapa kali mengirimkan surat resmi ke Inspektorat untuk mempercepat hasil audit, namun hingga kini belum ada kepastian.
“Ini bukan hanya soal uang, tapi soal kepercayaan publik. Kalau benar ada korupsi, siapa yang bertanggung jawab? Kalau tidak, kenapa audit molor seperti ini?” ucap salah satu pengamat hukum di Mataram yang enggan disebutkan namanya.
Bola Panas di Tangan Inspektorat
Meski proses audit berjalan lambat, Wirawan Ahmad tetap meyakinkan publik bahwa semuanya akan selesai pada waktunya. “Kami pastikan 2024 menjadi tahun bersih. Tahun 2025 semuanya sudah jelas,” tegasnya. Pernyataan ini seperti menahan waktu dalam permainan bola panas. Sementara itu, Kejati NTB dan masyarakat hanya bisa berharap audit ini membawa jawaban.
Namun, optimisme Wirawan pun diragukan oleh sejumlah pihak. “Kalau proses audit saja sudah berjalan lambat, bagaimana kita bisa yakin hasilnya tidak dibuat-buat?” sindir salah satu aktivis anti-korupsi di NTB.
Anggaran Fantastis, Kepercayaan Minus
Dengan dana Rp 24 miliar yang menguap entah ke mana, masyarakat NTB patut mempertanyakan sistem pengelolaan anggaran pemerintah. Apakah benar dana sebesar itu tidak bisa digunakan sepenuhnya untuk event yang disebut-sebut bakal mendongkrak pariwisata?
Gelaran motocross yang seharusnya menjadi kebanggaan NTB kini berubah menjadi polemik. Dari sekadar ajang balap motor, event ini berubah menjadi “ajang balap data” antara Kejati NTB dan Inspektorat NTB.
Akhir Cerita, atau Awal Drama Baru?
Dengan molornya audit hingga penghujung 2024, publik NTB seolah dipaksa untuk menunggu babak berikutnya dari drama ini. Pertanyaannya: akankah misteri Rp 24 miliar ini terpecahkan? Atau justru menjadi kasus yang terkubur bersama tumpukan laporan lainnya?
Hanya waktu yang bisa menjawab. Satu hal yang pasti, kasus ini menjadi pengingat keras bahwa transparansi dalam pengelolaan dana publik adalah hal yang tak bisa ditawar-tawar. Jika tidak, siap-siap saja menjadi viral dengan cerita yang lebih ekstrim lagi.
