Dalam rapat koordinasi yang penuh semangat dan diskusi mendalam, Miq Gita, salah satu tokoh kunci dalam persiapan pelantikan kepala daerah NTB, menegaskan pentingnya koordinasi lintas instansi. Menurutnya, momen pelantikan ini bukan sekadar seremonial, melainkan langkah awal untuk menunjukkan bahwa NTB siap memulai babak baru pemerintahan dengan semangat kolaborasi.
“Kita harus memastikan semua pihak, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, bekerja sama dengan baik. Ini adalah momen penting bagi masyarakat NTB,” tegas Miq Gita dalam rapat yang berlangsung di Kantor Gubernur NTB.
Namun, di balik gemerlap persiapan ini, terselip pertanyaan besar: Apakah anggaran dan properti yang disiapkan sudah mencerminkan efisiensi atau justru mengarah ke pemborosan? Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2024, pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB akan digelar di Istana Negara, sementara pelantikan bupati dan wali kota akan berlangsung di Kota Mataram.
Dua Agenda Besar, Dua Narasi Berbeda
Tak berhenti di situ, Pemprov NTB juga berencana menggelar syukuran atau silaturahmi di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, usai pelantikan. Hal ini disampaikan Juru Bicara Tim Pasangan Iqbal-Dinda, Adhar Hakim, yang menekankan bahwa acara ini diharapkan berlangsung secara sederhana.
“Salam Pak Iqbal, beliau berpesan agar kegiatan di TMII setelah pelantikan bisa digelar secara sederhana,” kata Adhar. Namun, bagaimana sederhana ini diukur ketika acara tersebut melibatkan elemen masyarakat NTB di Jakarta, yang notabene membutuhkan logistik, akomodasi, dan biaya tak sedikit?
Efisiensi atau Euforia Berlebihan?
Pengamat politik lokal menilai, rencana pelantikan di dua lokasi ini sebagai langkah ambisius yang perlu dipertanyakan efektivitasnya. Dengan anggaran daerah yang selalu jadi sorotan, apakah pesta pelantikan ini benar-benar menjadi prioritas?
“Pelantikan itu penting, tapi mari kita lihat sisi manfaatnya untuk masyarakat. Jika anggarannya besar hanya untuk seremoni, itu perlu dievaluasi. Masyarakat sekarang butuh solusi, bukan sekadar euforia,” ujar salah seorang akademisi di NTB yang enggan disebut namanya.
Pesan dari Rakyat: Kesederhanaan Itu Bermakna
Di sisi lain, masyarakat NTB di tingkat akar rumput memberikan respons yang beragam. Sebagian menyambut baik rencana ini, tetapi sebagian lainnya merasa agenda tersebut berlebihan.
“Pelantikan gubernur, ya, penting, tapi lebih penting lagi kita lihat program apa yang dibawa setelah itu. Jangan sampai acara besar-besaran tapi tidak ada perubahan nyata,” kata Arif, seorang warga Lombok Timur.
Ada pula harapan besar agar pemimpin baru bisa fokus pada kebutuhan mendesak seperti pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan, daripada membuang energi pada seremoni yang megah.
Momen atau Momentum?
Pertanyaan besar yang tersisa: Apakah pelantikan ini akan menjadi momen sekadar selebrasi, atau momentum perubahan yang nyata? Semua mata kini tertuju pada Miq Gita dan timnya, serta pasangan Iqbal-Dinda yang membawa semangat baru untuk NTB.
Saat lonceng pelantikan berdentang pada 7 Februari 2025 nanti, masyarakat NTB hanya menginginkan satu hal: pemimpin yang tak hanya pandai berpidato, tapi juga mampu bekerja. Lantas, apakah gemerlap Jakarta dan TMII akan memberi jawaban, atau justru menjadi panggung yang memancing kritik lebih tajam?
Sampai saat itu tiba, masyarakat hanya bisa berharap bahwa “sederhana” bukan sekadar slogan. Karena NTB tak butuh pesta, melainkan solusi nyata.
