Langit birokrasi di NTB tampaknya akan segera berubah warna. Wakil Ketua DPRD NTB, Lalu Wirajaya, dengan penuh keyakinan menyatakan bahwa Gubernur NTB terpilih, Lalu Muhammad Iqbal, akan menerapkan merit system secara tegas dalam kebijakan menata Aparatur Sipil Negara (ASN). Sistem ini bukan hanya tentang aturan; ini tentang kompetensi, kualifikasi, dan kinerja. “Tidak ada kompromi. Meritokrasi adalah harga mati,” ujar Wirajaya pada Rabu (25/12).
Merit System: Kado untuk ASN atau Ujian Berat?
Merit system, yang dijuluki sebagai “revolusi birokrasi modern,” bukanlah konsep baru. Namun, pelaksanaannya sering kali hanya menjadi bahan pidato megah tanpa aksi nyata. Wirajaya percaya bahwa Lalu Iqbal akan menjadi game-changer. “Beliau berkomitmen untuk mengganti pejabat yang tidak sesuai kompetensi, termasuk di eselon II dan direksi BUMD,” tegas politisi Partai Gerindra itu.
Apakah ini berarti banyak kursi panas akan bergoyang? Sangat mungkin. “Mutasi itu wajar, asalkan berdasarkan kebutuhan dan aturan. Kepala OPD harus menjadi ujung tombak visi dan misi gubernur,” tambahnya.
Alfisyahrin: Meritokrasi Selama Ini Macan Kertas
Di sisi lain, pengamat politik Alfisyahrin menyebutkan bahwa meritokrasi di Indonesia, khususnya NTB, sering kali hanya menjadi macan kertas. “Konsepnya megah, implementasinya amburadul,” ujarnya tanpa basa-basi. Ia menyoroti praktik jual beli jabatan yang masih marak terjadi di level eselon.
Hal ini menjadi sorotan panas dalam debat Pilgub NTB, di mana Lalu Iqbal menegaskan bahwa ia sendiri adalah produk merit system yang berhasil. “Saya adalah bukti nyata bahwa merit system membawa hasil. Ini bukan janji, ini komitmen,” tegas Iqbal.
Data Bicara: Merit System atau “Seleksi Alam”?
Merujuk pada UU Nomor 5 Tahun 2014, merit system sebenarnya sudah lama diatur. Namun, hanya 17% dari total instansi pemerintah yang berhasil mengimplementasikan sistem ini dengan baik (data KASN 2023). NTB punya peluang besar untuk menjadi pionir di Indonesia Timur, tapi jalannya tentu tidak mudah.
Jika meritokrasi benar-benar diterapkan, setidaknya 30-40% pejabat yang tidak memenuhi standar kompetensi berpotensi tergeser. Artinya, sekitar 120 dari total 300 pejabat eselon di NTB mungkin harus siap mengucapkan selamat tinggal pada jabatan mereka.
Birokrasi NTB 2024: Bersiap atau Hancur?
Bagi ASN yang kompeten, ini adalah era emas. Namun, bagi yang hanya mengandalkan relasi, merit system bisa menjadi mimpi buruk. Dengan meritokrasi sebagai kompas utama, NTB tidak hanya akan menciptakan birokrasi profesional, tetapi juga memberi pesan tegas: tidak ada tempat untuk mediokrasi dalam pembangunan daerah.
Satu hal yang pasti, revolusi birokrasi ini akan memantik berbagai reaksi. “ASN Hebat, ASN Tamat,” mungkin menjadi slogan viral di awal kepemimpinan Iqbal. Pertanyaannya, siapkah NTB menghadapi era baru ini? Atau justru meritokrasi akan menjadi jargon megah lainnya yang hilang ditelan angin politik?
Waktunya pembuktian: apakah Lalu Iqbal benar-benar revolusioner atau hanya akan menambah daftar pemimpin yang gagal menyalakan obor perubahan. Selamat datang di era meritokrasi NTB, tempat kompetensi adalah raja, dan koneksi hanyalah bayangan masa lalu!
