Pernyataan Menteri Hukum dan HAM (Menkum) Supratman Andi Agtas tentang kemungkinan koruptor diampuni lewat mekanisme denda damai (schikking) memantik diskusi sengit di ruang publik. Apa benar ide ini adalah langkah maju? Atau justru membuka pintu bagi potensi kesalahan yang tak termaafkan?
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Ahmad Irawan, dengan sigap memberikan tanggapan yang sarat dengan nuansa hukum dan logika publik. “Wacana ini memang memiliki landasan hukum, tapi harus diperjelas agar tidak jadi celah untuk penyalahgunaan,” katanya saat diwawancarai pada Jumat (27/12).
Wewenang Jaksa Agung yang Bikin Heboh
Ahmad Irawan mengutip Pasal 35 ayat (1) huruf k dari UU No. 11 Tahun 2021, yang menyebutkan bahwa Jaksa Agung memang memiliki hak untuk menggunakan denda damai dalam kasus ekonomi tertentu. Namun, perlu dicatat, kewenangan ini hanya berlaku untuk tindak pidana ekonomi seperti perpajakan, kepabeanan, dan sejenisnya.
“Denda damai itu bentuk dari keadilan restoratif, bukan hadiah untuk pelaku kejahatan,” tegas Irawan. “Restorative justice bertujuan memulihkan kerugian negara, tapi harus diatur agar tidak salah kaprah.”
Fakta Mengejutkan di Balik Wacana
- Rp100 Triliun Potensi Pemulihan Ekonomi?
Data menunjukkan bahwa kerugian negara akibat korupsi sejak 2020 mencapai angka fantastis. Jika 50% kasus korupsi besar diberlakukan denda damai, diperkirakan negara bisa pulih hingga Rp100 triliun dalam lima tahun ke depan. - 10 Tahun Penjara atau Bayar Denda?
Dalam simulasi kasus, seorang koruptor yang divonis 10 tahun penjara mungkin hanya perlu membayar denda damai setara kerugian negara plus bunga tertentu. Tapi, apakah ini adil bagi publik? - 6 Negara yang Sukses Terapkan Schikking
Belanda, Jerman, dan Norwegia adalah contoh negara yang sukses dengan denda damai. Namun, sistem di sana didukung oleh transparansi penuh dan pengawasan ketat. Apakah Indonesia siap?
Menkum: Tidak untuk Membebaskan Pelaku
Dalam klarifikasinya, Menkum Supratman memastikan bahwa denda damai bukan alat untuk membebaskan koruptor secara sembarangan. “Pemerintah tidak berniat menggunakan amnesti, grasi, atau abolisi untuk melepaskan pelaku kejahatan. Mekanisme ini diatur untuk tindak pidana tertentu, bukan semua kasus,” ujarnya.
Namun, publik masih skeptis. Bagaimana jika aturan ini dimanfaatkan oknum untuk melindungi diri dari jeratan hukum?
Kritik dan Dukungan Membanjir
Sementara sebagian kalangan mendukung ide ini sebagai langkah pragmatis untuk menyelamatkan perekonomian negara, tak sedikit yang menentang keras. Tagar #TolakDendaDamai bahkan sempat trending di media sosial dengan 2 juta cuitan dalam waktu 24 jam.
Ahmad Irawan menekankan pentingnya revisi undang-undang untuk menutup celah penyalahgunaan. “Tanpa aturan yang jelas, ini bisa jadi bom waktu. Kita butuh kepastian hukum, bukan sekadar gimmick,” ujarnya.
Angka yang Perlu Dicermati
Rp10 Triliun per Tahun: Potensi denda damai yang bisa diserap negara.
30% Kasus Korupsi: Diperkirakan layak diberlakukan mekanisme ini.
3 Tahun: Waktu yang dibutuhkan untuk menyempurnakan aturan terkait.
Kesimpulan: Siapkah Kita?
Denda damai mungkin solusi untuk memulihkan kerugian negara, tapi transparansi dan pengawasan adalah harga mati. Jika salah langkah, reputasi hukum Indonesia bisa jatuh lebih dalam.
“Korupsi adalah musuh utama bangsa, bukan sekadar angka dalam pembukuan negara,” tutup Irawan dengan tegas.
Apakah Anda setuju dengan mekanisme ini? Atau justru menganggap ini langkah mundur bagi penegakan hukum? Mari kita diskusikan di ruang publik!
