Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Wamen PKP), Fahri Hamzah, mencuri perhatian publik saat melakukan kunjungan ke dua lokasi perumahan di Kecamatan Labuapi, Lombok Barat, kemarin (27/12). Perumahan Nata Alam Mavila III di Desa Bajur dan Melanesia II di Desa Bagik Polak menjadi saksi dari kritik tajam Fahri yang menyoroti dampak buruk pembangunan perumahan terhadap kelestarian sawah di wilayah tersebut.
Berjalan santai sambil meninjau kondisi perumahan, Fahri menyampaikan keresahannya terhadap masifnya alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan permukiman. Dengan nada penuh keprihatinan, ia mempertanyakan masa depan pertanian Lombok Barat jika sawah-sawah produktif terus digantikan oleh rumah baru. “Kalau sawah di Lombok Barat ini habis jadi rumah, bagaimana masa depan kita nanti?” ujar Fahri dengan ekspresi serius.
Inovasi di Tengah Ancaman Alih Fungsi Lahan
Fahri mendorong pemerintah daerah dan pengembang untuk lebih kreatif dalam menciptakan solusi perumahan. Bukan hanya mengandalkan pembukaan lahan baru, ia mengusulkan agar kawasan kumuh disulap menjadi permukiman layak huni. Menurutnya, langkah ini tidak hanya akan menyediakan hunian, tetapi juga menghilangkan stigma kawasan kumuh.
“Kenapa tidak membangun perumahan di kawasan kumuh? Jadikan area itu layak dan indah. Jangan cuma babat sawah untuk rumah,” tambahnya.
Selain itu, Fahri menegaskan pentingnya standar kesehatan untuk perumahan sederhana. Ia menyebutkan, meski rumah tersebut murah, pengembang wajib menyediakan sistem sanitasi yang baik, dapur memadai, ventilasi, dan fasilitas dasar lainnya. “Jangan karena murah, lalu rumahnya tidak sehat. Ini tanggung jawab moral kita,” tegasnya.
Kemudahan Perizinan dan Ancaman untuk Pemimpin Daerah
Tidak berhenti di situ, Fahri juga mengingatkan pentingnya kemudahan perizinan untuk menata kawasan. Ia memperingatkan kepala daerah agar tidak mempersulit proses ini. “Kalau ada bupati atau wali kota yang mempersulit, kita bikin perhitungan. Kita tidak punya pilihan lain selain menata kawasan supaya tidak makin kumuh,” cetusnya dengan nada tegas.
Pernyataan ini dianggap sebagai sinyal serius dari Kementerian PKP untuk mendukung pembangunan perumahan yang tidak hanya terjangkau, tetapi juga berkelanjutan dan layak huni.
Komitmen Pemkab Lombok Barat
Menanggapi pernyataan Fahri, Penjabat Bupati Lombok Barat, Ilham, menegaskan bahwa pemerintah daerah telah memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) dan kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B). Ia menyebutkan bahwa Lombok Barat memiliki 12.331 hektare LP2B dan 13.125 hektare KP2B yang tersebar di berbagai kecamatan.
“Lahan-lahan ini tidak boleh dialihfungsikan. Ini bagian dari komitmen kita untuk menjaga ketahanan pangan,” ujar Ilham. Pemkab juga berjanji akan terus bersinergi dengan pihak pengembang untuk memastikan bahwa pembangunan perumahan tidak merugikan sektor pertanian.
Menatap Masa Depan Lombok Barat
Kunjungan Fahri Hamzah ini seakan menjadi pengingat keras bahwa pembangunan harus seimbang antara kebutuhan perumahan dan kelestarian lingkungan. Dengan sawah sebagai salah satu sumber pangan utama, alih fungsi yang tidak terkontrol dapat menjadi bom waktu bagi ketahanan pangan daerah.
“Membangun rumah boleh, tapi jangan hancurkan masa depan kita. Pertanian adalah akar kita,” tutup Fahri. Pernyataan ini langsung menjadi perbincangan hangat di berbagai kalangan, mulai dari masyarakat hingga para pemangku kebijakan.
Apakah ini menjadi awal dari kebijakan baru yang lebih pro-lingkungan? Atau sekadar janji manis yang tertinggal di atas kertas? Waktu akan menjawabnya. Yang pasti, isu ini sedang menjadi sorotan, dan Lombok Barat harus segera bertindak.
