Penundaan pelantikan kepala daerah (kada) hasil Pilkada Serentak 2024 menjadi isu hangat yang memancing banyak perhatian. Dari jadwal awal Februari 2025, pelantikan kini diwacanakan bergeser ke Maret. Apa dampaknya? Pengamat politik NTB, Dr. Alfisyahrin, menilai langkah ini bukan hanya menunda takdir kepala daerah terpilih, tetapi juga membawa kerugian besar bagi masyarakat yang membutuhkan kepemimpinan baru.
“Kerugian ini berlapis-lapis. Kepala daerah terpilih kehilangan momentum, sementara rakyat kehilangan harapan akan perbaikan yang cepat,” ujar Alfisyahrin dalam sebuah wawancara eksklusif.
Momentum Terbuang, Rakyat Menunggu
Dalam setiap pemilu, pelantikan adalah puncak dari harapan rakyat. Namun, ketika pelantikan diundur, kepala daerah terpilih kehilangan momentum penting untuk segera menjalankan program prioritasnya. “Kita harus ingat, NTB tidak punya waktu untuk menunggu. Banyak masalah mendesak, termasuk bencana banjir, yang memerlukan intervensi cepat dari pemimpin baru,” tegasnya.
Kondisi terkini di NTB, seperti banjir yang melanda beberapa wilayah, menjadi contoh nyata betapa pentingnya keberadaan pemimpin yang memiliki legitimasi penuh. “Kepala daerah terpilih, seperti Pak Iqbal, mungkin ingin turun langsung. Tapi tanpa pelantikan, mereka hanya jadi penonton tanpa wewenang apa pun,” imbuh Alfisyahrin.
Kerugian Berlapis: Politik dan Pembangunan
Penundaan ini juga berdampak secara politik. Menurut Alfisyahrin, akselerasi kerja kepala daerah terpilih akan terhambat. Tanpa pelantikan, mereka tak bisa segera mengurai masalah yang diwariskan dari pemerintahan sebelumnya. “Bisa saja mereka kehilangan daya dorong awal yang sebenarnya sangat penting untuk membangun kepercayaan publik,” ujarnya.
Dampaknya lebih jauh? Alfisyahrin membeberkan, sumber daya yang dibutuhkan untuk menopang kepala daerah terpilih juga akan terganggu. “Misalnya, penyusunan anggaran baru yang mendukung program prioritas mereka bisa terlambat. Ini seperti balapan tanpa mobil di garis start,” sindirnya dengan nada tajam.
Angka Kerugian yang Mengintai
Keterlambatan pelantikan bukan hanya berdampak politis, tetapi juga ekonomis. Dengan bencana seperti banjir, estimasi kerugian bisa mencapai miliaran rupiah karena lambannya respons pemerintah. “Misalnya saja, NTB memerlukan rencana mitigasi bencana yang solid. Tapi tanpa kepala daerah yang punya legitimasi penuh, rencana itu bisa macet,” jelasnya.
Belum lagi, sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang mendesak perhatian. Menunda pelantikan berarti menunda perbaikan yang telah dinantikan oleh masyarakat.
“Pelantikan Adalah Kekuatan Moral”
Di balik hiruk-pikuk politik, Alfisyahrin mengingatkan pentingnya pelantikan sebagai simbol kekuatan moral. “Ketika kepala daerah dilantik tepat waktu, itu memberikan energi baru bagi pemerintahan daerah untuk segera bekerja. Sebaliknya, penundaan justru membuat kita berjalan di tempat,” pungkasnya.
Masyarakat NTB kini berada di persimpangan. Apakah harus menunggu lebih lama untuk merasakan perubahan, atau akan ada langkah konkret untuk mempercepat pelantikan ini? Yang jelas, harapan besar menggantung pada pundak para kepala daerah terpilih. Jangan biarkan mimpi besar ini tertunda lebih lama.
