Lombok menjadi sorotan nasional dalam kunjungan kerja Fahri Hamzah, Jumat (27/12). Politisi asal Sumbawa ini mengungkapkan keprihatinannya atas maraknya pembangunan perumahan di atas lahan persawahan. Dalam pandangannya, fenomena ini tidak hanya mengancam kedaulatan pangan tetapi juga menodai predikat NTB sebagai lumbung pangan nasional.
“Saya lihat di Lombok ini rata-rata perumahan menggunakan sawah. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Saya belum mendapatkan laporan,” ujar Fahri dengan nada prihatin saat berada di Lombok Barat.
Menurutnya, meskipun pembangunan di atas sawah ini legal secara aturan, dampaknya terhadap ketersediaan pangan tidak bisa diabaikan. “Kalau sawah terus dialihfungsikan, apa yang akan terjadi dengan swasembada beras kita? Jangan sampai kita mengorbankan pangan demi pembangunan yang tidak berkelanjutan,” tegasnya.
Fahri mendorong pemerintah daerah dan pengembang perumahan untuk berpikir kreatif dalam menyediakan hunian tanpa menggerus sawah produktif. Salah satu solusi yang ditawarkan adalah pembangunan rumah susun sederhana, terutama di kawasan perkotaan.
“Rumah susun lantai tiga tidak butuh lift, ini bisa jadi alternatif keterbatasan lahan,” sarannya. Namun, dia juga mengingatkan agar proyek rumah susun tidak lagi mangkrak seperti yang terjadi di beberapa tempat di NTB. “Kemarin saya dari Bima ke Lombok sudah ketemu rumah susun mangkrak. Jangan diulang,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Fahri menyoroti pentingnya pemanfaatan anggaran nasional untuk program tiga juta rumah. Namun, dia menegaskan bahwa ide-ide segar dari pemda sangat diperlukan. “Siapapun yang punya ide brilian untuk menyulap kawasan kumuh jadi layak huni tanpa mengambil sawah, berapapun uangnya ada, saya siapkan,” ujarnya dengan nada optimis.
Menanggapi hal ini, Asisten I Setda Lombok Barat, Lalu Najamudin, menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) seluas 12.331 hektare. “Itu sedang berproses perdanya. Jadi perumahan kita arahkan di luar itu,” kata Najamudin.
Namun, pertanyaannya sekarang, apakah langkah ini cukup untuk menyelamatkan sawah-sawah yang tersisa? Dengan kebutuhan perumahan yang terus meningkat, NTB dihadapkan pada dilema antara pembangunan dan perlindungan lahan pangan.
Kritik Fahri ini bukan sekadar retorika. Ini adalah panggilan darurat bagi pemda dan masyarakat NTB untuk memikirkan masa depan Lombok yang seimbang antara pembangunan dan keberlanjutan. Apakah Lombok siap menjawab tantangan ini? Hanya waktu yang akan membuktikan.
