Hujan deras disertai angin kencang kembali memperlihatkan rapuhnya infrastruktur pendidikan di Lombok Timur (Lotim). Setidaknya tiga sekolah mengalami kerusakan parah akibat cuaca ekstrem pada akhir tahun ini. Dengan kondisi bangunan yang memprihatinkan, sekolah-sekolah ini menjadi sorotan publik. Namun, apakah janji-janji perbaikan akan segera terwujud, atau hanya menjadi sekadar angin lalu?
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lotim, Izzuddin, pada Jumat (27/12) menegaskan bahwa pihaknya telah memberikan perhatian serius terhadap kondisi ini. “Kami juga sudah sampaikan kepada Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim),” ujarnya dengan nada penuh harapan. Ia berharap kerusakan di SDI 1 Yaqin, Desa Pemongkong, SDN 5 Jerowaru, dan SDN 1 Embung Tiang dapat segera ditangani melalui dana penanganan bencana, baik oleh Dinas Perkim maupun BPBD Lotim.
Namun, perhatian masyarakat tidak hanya tertuju pada janji ini, melainkan pada kecepatan realisasinya. “Apakah birokrasi akan bergerak cepat, ataukah anak-anak kita harus terus belajar di ruang yang bocor dan nyaris roboh?” ungkap seorang warga setempat yang tak mau disebutkan namanya.
Kisah Pilu Tiga Sekolah
Dari tiga sekolah yang terdampak, kondisi SDN 5 Jerowaru mungkin yang paling memilukan. Kepala sekolahnya, Muhammad Nasir, menjelaskan bagaimana hujan lebat dan angin kencang pada Selasa (24/12) membuat atap ruang belajar ambruk. “Kayu-kayu penyangga sudah banyak yang patah bahkan sebelum bencana. Kami sudah lama merasa cemas,” keluhnya. Ruang kelas yang dulunya menjadi tempat anak-anak belajar kini menjadi ancaman bagi keselamatan mereka.
Sementara itu, SDN 1 Embung Tiang menghadapi persoalan berbeda. Aliran sungai di dekat sekolah sering meluap dan menyebabkan banjir yang merendam sekolah. Izzuddin menyebutkan bahwa solusi sementara adalah memindahkan aliran sungai ke sebelah barat, yang akan dilakukan oleh PUPR. Namun, kapan ini akan dilakukan masih menjadi tanda tanya besar.
Berbeda dengan dua sekolah lainnya, SDI 1 Yaqin mendapatkan sedikit angin segar. Dikbud Lotim berencana langsung menangani pembangunan ruang kelas baru, mengingat sekolah ini juga kekurangan ruang kelas. Namun, apakah rencana ini benar-benar akan terealisasi dalam waktu dekat atau harus menunggu lagi?
Anggaran: Harapan atau Masalah Baru?
Tahun depan, anggaran sebesar Rp 15 miliar dari APBD 2025 disiapkan untuk memperbaiki sekolah-sekolah dengan kondisi paling memprihatinkan. Namun, Izzuddin mengakui bahwa dana tersebut mungkin tidak cukup. “Mudah-mudahan ada tambahan, supaya lebih banyak sekolah yang bisa kita perbaiki,” katanya. Pernyataan ini membuka diskusi tentang prioritas anggaran pemerintah daerah. Apakah sektor pendidikan benar-benar menjadi perhatian utama?
Bagi masyarakat, janji dana Rp 15 miliar ini terasa seperti paradoks. Di satu sisi, itu adalah langkah maju. Di sisi lain, dengan begitu banyak sekolah yang membutuhkan bantuan, angka tersebut terlihat kecil. “Kita butuh lebih dari sekadar janji. Kita butuh aksi nyata,” ujar seorang aktivis pendidikan lokal.
Krisis yang Terus Berulang
Bencana alam bukanlah hal baru bagi Lombok Timur. Namun, respons pemerintah yang lamban sering kali menjadi bahan kritikan. Dalam kasus ini, yang menjadi korban adalah generasi masa depan. Anak-anak yang seharusnya mendapatkan pendidikan layak justru terjebak dalam lingkaran krisis yang terus berulang.
Sementara pemerintah mencoba mencari solusi, masyarakat berharap bencana ini menjadi momentum untuk perubahan. “Jangan tunggu korban baru bertambah. Perbaiki sekarang, karena pendidikan adalah hak anak-anak kita,” pungkas seorang guru di Jerowaru.
Harapan Baru atau Sekadar Retorika?
Pertanyaan besar kini menggantung: apakah janji-janji perbaikan ini akan segera terwujud? Ataukah, seperti banyak kasus sebelumnya, masyarakat harus menunggu lebih lama sambil menghadapi risiko yang lebih besar? Waktu akan membuktikan, tetapi satu hal yang pasti: anak-anak Lotim tidak bisa menunggu terlalu lama. “Pendidikan adalah pondasi bangsa, dan jika pondasi itu rapuh, masa depan kita juga rapuh,” tegas seorang pengamat sosial.
Di tengah harapan besar ini, semoga pemerintah tidak hanya sibuk dengan retorika tetapi juga beraksi cepat untuk menjawab kebutuhan mendesak masyarakat. Karena yang dipertaruhkan bukan hanya gedung sekolah, melainkan masa depan generasi penerus.
