Dunia birokrasi Kabupaten Lombok Timur tengah geger dengan fenomena massive seat gap alias 93 jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur yang kini diisi oleh Pejabat Pelaksana Tugas (Plt). Mulai dari eselon II, III, hingga jabatan administrator, kursi-kursi panas ini ditinggalkan kosong akibat pensiunnya banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) di akhir 2024.
Pj. Bupati Lombok Timur, HM Juaini Taofik, menegaskan bahwa pengisian jabatan ini bukan sekadar tambal sulam. “Tugas Plt bukan hanya isi posisi kosong. Mereka adalah motor penggerak transisi pemerintahan pasca-Pilkada 2024,” katanya tegas dalam pernyataannya yang viral.
Krisis atau Peluang?
Kekosongan jabatan sebanyak ini jelas menimbulkan pertanyaan: apakah ini krisis atau peluang? Bagi Juaini Taofik, ini adalah momentum untuk mendobrak stagnasi birokrasi. “Integritas, akhlak, dan akuntabilitas adalah syarat mutlak. Ini bukan soal jabatan, tapi soal kontribusi nyata,” lanjutnya dengan nada serius.
Namun, tugas ini jelas bukan untuk mereka yang cari aman. Dengan transisi pemerintahan yang menuntut stabilitas dan inovasi, para Plt harus siap menjadi pionir di tengah dinamika birokrasi yang kompleks.
Tantangan Berat di Depan Mata
Tidak bisa dipungkiri, para Plt menghadapi tantangan berat, mulai dari adaptasi cepat hingga memastikan pelayanan publik tidak terganggu. “Pelayanan masyarakat harus tetap optimal. Saya tidak mau ada alasan soal ‘tanggung jawab sementara’,” tegas Juaini.
Ia menekankan bahwa para Plt harus membawa semangat kolaborasi dan inovasi dalam menyelesaikan tugas. “Kalau hanya duduk manis di balik meja, jangan harap masyarakat bisa merasakan dampaknya,” tambahnya dengan nada tegas.
Ekspektasi Langit Tinggi
Bukan hanya roda pemerintahan yang harus tetap berjalan, para Plt ini juga diharapkan menjadi katalisator dalam membangun pemerintahan yang lebih baik. Juaini mengungkapkan bahwa nilai-nilai seperti integritas dan kemampuan memecahkan masalah menjadi kunci keberhasilan.
“Kepercayaan ini harus dijawab dengan hasil nyata. Tidak ada tempat untuk yang malas atau takut mengambil keputusan,” ucapnya sambil menambahkan bahwa ia akan memantau kinerja mereka secara langsung.
Arah Baru atau Sekadar Formalitas?
Namun, tak sedikit masyarakat yang skeptis. Apakah langkah ini hanya formalitas administratif atau benar-benar solusi untuk memperbaiki pelayanan publik? “Harapan masyarakat tinggi, tapi eksekusi selalu jadi masalah,” ujar salah satu pemerhati kebijakan publik yang tidak mau disebutkan namanya.
Di sisi lain, beberapa Plt mengaku siap menjawab tantangan. “Kami sadar tugas ini berat, tapi ini juga kesempatan untuk membuktikan kapasitas kami,” ujar salah seorang Plt yang baru diangkat.
Birokrasi Lotim dalam Ujian Terbesar
Pengisian 93 jabatan kosong ini menjadi ujian besar bagi Lombok Timur. Jika berhasil, ini bisa menjadi momentum kebangkitan birokrasi. Jika gagal, jangan heran jika gelombang kritik akan semakin deras.
Satu hal yang pasti, masyarakat menantikan aksi nyata. Bukan sekadar janji, tapi bukti. “Jangan sampai jabatan ini jadi kursi nyaman. Kita butuh pelayan rakyat, bukan penumpang gelap,” tegas seorang aktivis muda Lombok Timur.
Kini, semua mata tertuju pada Juaini Taofik dan para Plt. Apakah mereka siap membuktikan diri, atau hanya akan menjadi babak baru dari cerita lama? Kita lihat saja
