Ketegangan memuncak di jantung Istana Kepresidenan Korea Selatan (Blue House) kemarin (3/1) saat upaya penangkapan Yoon Suk-yeol, presiden yang telah dimakzulkan, berakhir antiklimaks. Operasi penuh drama ini justru memamerkan kekacauan antara lembaga hukum, militer, dan keamanan negara, meninggalkan publik dalam keheranan.
Dilansir dari Agence France Presse (AFP), tim penyidik dari Kantor Investigasi Korupsi (CIO) membawa surat perintah penangkapan resmi untuk Yoon. Namun, perjalanan mereka dihentikan secara spektakuler oleh barisan 200 personel militer yang menggandeng tangan, menciptakan blokade manusia. Aksi ini membuat operasi penangkapan batal dilakukan.
“Tembok manusia dan bus polisi,” ujar seorang pejabat CIO, menggambarkan situasi yang mereka hadapi. Menurutnya, meski ada adu fisik ringan hingga berat, misi penangkapan ini dianggap “tidak memungkinkan” karena kekhawatiran eskalasi konflik di tempat kejadian.
Duel Antara Institusi Negara
Upaya penangkapan ini menjadi medan pertarungan dua kekuatan besar. Di satu sisi, ada tim penyidik beranggotakan 20 orang dengan dukungan 80 polisi. Di sisi lain, ada 200 tentara dan personel keamanan yang loyal kepada Yoon. Mereka bahkan memarkir bus dan mobil sebagai barikade tambahan untuk menghalangi jalan masuk.
“Ini seperti adegan film thriller politik,” ujar seorang saksi mata di luar kompleks Istana Kepresidenan.
Kondisi semakin rumit karena masa berlaku surat penangkapan tersebut akan habis pada Senin (6/1). Hingga saat itu, nasib operasi penegakan hukum terhadap Yoon masih menjadi tanda tanya besar.
Pemakzulan Yoon: Awal Drama Politik
Yoon Suk-yeol, yang dimakzulkan pada 3 Desember lalu, didakwa atas pelanggaran konstitusi terkait keputusan darurat militer yang kontroversial. Namun, meski telah dimakzulkan, dinas keamanan kepresidenan tetap melindunginya seolah ia masih kepala negara yang sah.
Sementara itu, Yoon terus mengabaikan panggilan hukum. Dia mangkir dari tiga panggilan investigasi, yang akhirnya memaksa tim penyidik untuk mengajukan surat penangkapan.
“Kami meminta pengadilan untuk mempertimbangkan kembali,” kata Yoon Kabkeun, pengacara presiden yang dimakzulkan itu. Kabkeun menyebut operasi tersebut “tidak sah” karena dilakukan di wilayah rahasia militer kelas satu.
Blue House Jadi Arena Protes
Di luar istana, ketegangan juga memuncak. Ribuan pendukung Yoon dan pendukung pemakzulan turun ke jalan, mempertegas polarisasi yang terjadi di tengah masyarakat. Polisi berjaga ketat dengan barisan bus yang mengelilingi area, mencegah bentrokan lebih lanjut.
“Ini bukan sekadar politik. Ini adalah ujian sistem hukum dan demokrasi kita,” ujar seorang pengunjuk rasa, yang menolak menyebutkan namanya.
Apa Selanjutnya?
Dengan surat perintah yang akan habis dalam hitungan hari, situasi Yoon Suk-yeol menjadi dilema besar bagi pemerintahan Korea Selatan. Jika penangkapan gagal dilakukan, ini akan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum. Namun, eskalasi konflik di kompleks kepresidenan juga bisa membawa risiko besar bagi stabilitas negara.
“Kita sedang menyaksikan momen bersejarah, tetapi ini bukan sesuatu yang membanggakan,” ujar seorang pengamat politik dari Seoul National University.
Drama ini terus bergulir, dan seluruh dunia kini menunggu langkah selanjutnya dari pemerintah Korea Selatan. Apakah Yoon akan menghadapi hukum atau justru menjadi simbol resistensi terhadap sistem demokrasi di negaranya?
Satu hal yang pasti, babak baru politik Korsel ini sudah cukup untuk dijadikan serial Netflix.
