Mulai tanggal 1 Mei 2025, calon jemaah haji (CJH) Indonesia akan memasuki asrama haji, dan keesokan harinya, perjalanan ke Tanah Suci dimulai. NTB sendiri mendapatkan kuota 4.499 jemaah untuk musim haji 2025, terbagi dalam 12 kelompok terbang (kloter). Namun, masa tunggu yang mencapai 36 tahun masih menjadi sorotan besar.
“Kami di daerah sudah memulai persiapan, termasuk pengurusan dokumen,” ujar Kabid Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kanwil Kemenag NTB, H Lalu Muhamad Amin, Jumat (3/1). Proses pemindaian paspor dan dokumen lainnya dilakukan dengan teliti untuk memastikan tidak ada kesalahan yang dapat menghambat keberangkatan.
Dengan total pendaftar mencapai 180.851 orang, harapan untuk penambahan kuota tetap ada. “Perubahan kuota sangat bergantung pada kebijakan pemerintah Arab Saudi,” tambahnya.
Tahapan Persiapan: Fokus pada Dokumen dan Seleksi Petugas
Saat ini, Kanwil Kemenag NTB bersama kabupaten dan kota tengah sibuk memindai ID paspor, halaman endorsement, serta foto terbaru CJH. Proses ini bertujuan mempermudah tahapan berikutnya, termasuk pengelolaan data secara terintegrasi.
Di sisi lain, seleksi Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) telah dilakukan sejak Desember 2024. Sebanyak 98 peserta menjalani proses seleksi ketat, mencakup berbagai formasi seperti ketua kloter, pembimbing ibadah, hingga teknisi sistem komputerisasi haji terpadu (Siskohat).
“Petugas haji adalah ujung tombak pelayanan. Mereka harus melayani tamu-tamu Allah dengan dedikasi penuh,” ungkap Kepala Kanwil Kemenag NTB, H Zamroni Aziz. Hasil seleksi akan diumumkan dalam bulan ini, dan para petugas diharapkan siap menghadapi tantangan besar.
Biaya Haji Masih Menunggu Keputusan Pusat
Sementara itu, pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025 masih berlangsung di tingkat pusat. Kemenag RI mengusulkan biaya rerata sebesar Rp 93,3 juta, dengan rincian Rp 65,3 juta ditanggung jemaah dan sisanya dari nilai manfaat dana haji.
“Kami menunggu keputusan pemerintah pusat dan DPR. Berapapun yang disepakati nanti, itu sudah melalui perhitungan matang,” jelas Lalu Muhamad Amin.
Masa Tunggu Panjang Jadi PR Bersama
Di tengah persiapan ini, tantangan utama tetap pada masa tunggu haji yang mencapai lebih dari tiga dekade. Solusi jangka panjang sangat diperlukan untuk mengurangi beban daftar tunggu yang terus bertambah setiap tahunnya.
Bagi masyarakat NTB, prospek tambahan kuota menjadi asa baru, meskipun masih bergantung pada kebijakan bilateral antara Indonesia dan Arab Saudi. Semoga dengan segala upaya dan doa, jemaah haji dari NTB dapat melaksanakan rukun Islam kelima dengan lancar dan penuh berkah.
(Laporan ini ditulis dengan semangat generasi muda yang peduli akan isu haji di NTB, memberikan informasi tajam tanpa sensasi berlebihan.)
