Pemerintah Kota Bima bakal menghadapi era baru dalam pengelolaan tenaga kerja. Penjabat (Pj) Wali Kota Bima, Mukhtar, memberikan arahan tegas kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menghentikan rekrutmen tenaga honorer mulai tahun 2025. Penegasan ini disampaikan Mukhtar saat apel gabungan di halaman Kantor Wali Kota Bima pada Sabtu (6/1).
Mukhtar mengapresiasi suksesnya pelaksanaan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk tahun anggaran 2024. Namun, ia menekankan bahwa aturan dari pemerintah pusat tidak lagi mengizinkan pengangkatan tenaga honorer, bahkan untuk kebutuhan mendesak.
“Sesuai arahan dari pusat, mulai tahun 2025 dan seterusnya, tidak boleh ada lagi pengangkatan tenaga honorer dalam bentuk apapun,” tegas Mukhtar dengan gaya lugas.
Langkah ini bukan tanpa dasar. Mukhtar mengingatkan bahwa pada bulan sebelumnya, Pemkot Bima telah mengedarkan surat resmi kepada seluruh OPD terkait larangan perekrutan tenaga honorer. Mukhtar menyoroti risiko yang bisa muncul jika aturan ini dilanggar. “Kalau tetap merekrut, nanti akan bermasalah, terutama soal gaji yang tidak bisa dipenuhi,” ujarnya.
Alternatif untuk Honorer yang Tidak Lolos PPPK
Mukhtar juga menunjukkan empati terhadap tenaga honorer yang belum berkesempatan lolos seleksi PPPK tahun anggaran 2024. Menurutnya, Pemkot tengah merancang mekanisme kerja paruh waktu (part-time) sebagai solusi sementara sembari menunggu regulasi lanjutan dari pemerintah pusat.
“Bagi yang tidak mendapatkan formasi, mekanisme part-time akan disiapkan. Tapi untuk saat ini, saya harap semua tenaga honorer bersabar hingga ada aturan lebih lanjut,” tambahnya.
Dalam pernyataannya, Mukhtar menegaskan bahwa keputusan ini akan mengurangi celah pelanggaran aturan kepegawaian di daerah. Ia menyerukan kepada kepala OPD untuk berkomitmen penuh menjalankan kebijakan ini tanpa kompromi.
Apa Dampaknya untuk OPD dan Tenaga Honorer?
Langkah ini tentu membawa tantangan bagi OPD dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Namun, Mukhtar percaya bahwa langkah tegas ini justru akan menciptakan sistem kerja yang lebih efisien dan transparan di lingkungan Pemkot Bima.
Sementara itu, bagi tenaga honorer, keputusan ini menjadi sinyal untuk lebih mempersiapkan diri menghadapi seleksi formal atau mencari peluang kerja lain di luar mekanisme pemerintah.
Dengan kebijakan ini, Kota Bima bersiap memasuki era baru tanpa tenaga honorer, mengikuti standar pemerintah pusat. Tahun 2025 bukan hanya sekadar pergantian kalender, tetapi juga momentum bagi Pemkot Bima untuk menata ulang sistem kepegawaian mereka secara menyeluruh.
Sudah siapkah Kota Bima menghadapi tantangan baru ini? Jawabannya ada pada implementasi kebijakan dan bagaimana OPD serta masyarakat merespons langkah ini.
