Kota Mataram akan segera memasuki era baru dengan rencana pembangunan gedung kantor Wali Kota yang lebih representatif. Proyek ini, yang diproyeksikan menelan anggaran hingga Rp 250 miliar, direncanakan rampung pada 2027 melalui skema pembiayaan multi-years. Namun, prosesnya tidak sesederhana membalik telapak tangan, karena melibatkan evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan pembahasan mendalam antara DPRD serta Pemkot Mataram.
Langkah Awal yang Tak Mudah
Ketua DPRD Kota Mataram menegaskan, konsep multi-years dipilih demi memastikan anggaran pembangunan tidak mengganggu prioritas lain seperti infrastruktur lingkungan dan pengentasan stunting. Saat ini, pembahasan intensif masih berlangsung, dengan DPRD menunggu proposal final dari Pemkot.
“Meskipun belum ada nota kesepahaman, kami optimis. Skema multi-years ini relevan dengan keterbatasan anggaran yang kita miliki,” ujar salah satu anggota DPRD.
Tantangan Lahan dan Pendanaan
Salah satu kendala utama adalah ketersediaan lahan. Dari kebutuhan 1 hektar, hanya tersedia sekitar 40 are. Sebagian besar lahan masih dimiliki pihak swasta, termasuk mantan pejabat NTB. Selain itu, DPRD juga menekankan pentingnya transparansi dalam penggunaan APBD untuk memastikan proyek berjalan sesuai target.
“Lokasi yang ada sekarang masih berupa lahan kosong. Kami berharap Pemkot dapat menyelesaikan masalah ini secepat mungkin agar pembangunan segera dimulai,” tambah Ketua Fraksi PKS.
Manfaat bagi Kota Mataram
Ketua DPRD juga melihat proyek ini sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan efisiensi kerja ASN dan menjadi simbol kebanggaan kota. “Kantor baru bukan sekadar gedung, tapi representasi modernisasi Kota Mataram yang telah berusia 31 tahun,” katanya.
Harapan Besar di Tengah Prioritas Lain
Kepala Dinas PUPR Kota Mataram, Lale Widiahning, menegaskan bahwa desain teknis dan semua dokumen pendukung telah siap. Namun, proses ini akan terus dipantau agar pembangunan berjalan sesuai rencana dan tidak membebani APBD.
“Kami ingin memastikan bahwa anggaran yang ada tetap dapat mengakomodasi prioritas lain, seperti infrastruktur dasar dan layanan publik,” ungkap Lale.
Pesan untuk Warga
Proyek ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan dukungan masyarakat. DPRD Kota Mataram berharap warga dapat memahami pentingnya pembangunan ini demi masa depan yang lebih baik.
Dengan semangat kolaborasi antara Pemkot, DPRD, dan masyarakat, kantor Wali Kota baru diharapkan menjadi simbol kemajuan Kota Mataram yang tidak hanya megah, tetapi juga berfungsi optimal untuk melayani warganya.
