Pemkab Lombok Barat baru saja mencatatkan pencapaian signifikan dengan peningkatan nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) dari KPK. Kini, Lobar bertengger di posisi ketiga tertinggi di Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan skor 80-83. Secara administratif, upaya pencegahan korupsi yang dilakukan pemerintah daerah ini patut diapresiasi, bahkan mendapat sorotan positif dari KPK.
Namun, di balik kabar baik ini, masih ada sederet pekerjaan rumah (PR) yang menanti. Kepala Satgas Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK, Dian Patria, memberikan apresiasi sekaligus catatan penting. “Administrasi sudah bagus, tapi ini harus nyambung ke lapangan. Jangan sampai cuma bagus di atas kertas, tapi nihil perubahan nyata,” ujarnya saat bertandang ke Lombok Barat.
Anggaran APIP Jadi Sorotan
Salah satu sorotan utama Dian adalah soal anggaran untuk Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Menurutnya, idealnya Pemkab mengalokasikan anggaran APIP sebesar 0,5 persen dari total APBD jika anggaran daerah mencapai Rp2 triliun. Namun, kenyataannya masih jauh dari angka tersebut. Bahkan, anggaran APIP disebut masih kekurangan Rp1 miliar.
“Padahal, belanja pegawai tinggi. Kok APIP justru minim anggaran? Ini soal prioritas yang harus dibenahi,” tegas Dian.
Selain anggaran, jumlah SDM di Inspektorat Lobar juga masih jauh dari kata ideal. Dengan 30 personel yang ada, kebutuhan ideal sebenarnya mencapai 80 orang untuk mengawasi ratusan objek pemeriksaan, mulai dari OPD, desa, hingga BUMD.
Bupati: Semua Program Harus Sesuai Aturan
Pj. Bupati Lombok Barat, H. Ilham, menyatakan komitmennya untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan. Awal tahun 2025 ini, pihaknya bahkan mengundang KPK, Kejati, dan Polda sebagai narasumber untuk memastikan semua program berjalan sesuai aturan. “Kita undang mereka untuk mengingatkan hal-hal yang perlu kita perhatikan. Ini langkah awal yang penting,” kata Ilham.
Menurutnya, posisi ketiga MCP di NTB adalah bukti bahwa Pemkab bergerak ke arah yang benar. Namun, ia juga mengingatkan bahwa implementasi di lapangan tetap menjadi fokus utama.
Inspektorat: Strategi Khusus Antikorupsi Dibutuhkan
Inspektur Inspektorat Lobar, Hademan, menambahkan bahwa pencegahan korupsi harus dilakukan secara sistematis. Ia menyoroti pentingnya strategi khusus untuk mendeteksi dan mencegah korupsi sejak dini. “APIP itu bekerja dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pertanggungjawaban. Kalau ini diperkuat, kita bisa mencegah korupsi sebelum terjadi,” jelasnya.
Ia juga menyoroti program MCP dari KPK sebagai panduan penting bagi OPD untuk melaporkan progres ke Inspektorat. Namun, menurutnya, dukungan anggaran dan SDM masih menjadi tantangan besar.
Komitmen atau Formalitas?
Dari catatan KPK, komitmen Pemkab dalam memperkuat APIP akan menjadi ujian besar. Apakah pemerintah daerah benar-benar serius mencegah korupsi atau hanya formalitas belaka? Dengan anggaran terbatas dan ketergantungan pada dana pusat, tantangan ini tidak hanya dihadapi Lombok Barat, tetapi juga hampir seluruh daerah di Indonesia.
KPK sendiri telah mengeluarkan Surat Edaran bersama mengenai standar anggaran APIP. Jika tidak dipenuhi, maka APBD suatu daerah bahkan tidak akan mendapatkan nomor register. Ini menjadi tekanan tambahan bagi Pemkab Lobar untuk membuktikan keseriusannya.
Kesimpulan: Jalan Panjang Menuju Tata Kelola Ideal
Meskipun capaian MCP Lobar menunjukkan tren yang positif, perjalanan menuju tata kelola pemerintahan yang ideal masih panjang. Dengan komitmen memperkuat APIP dan implementasi yang nyata di lapangan, Lombok Barat punya peluang besar untuk menjadi role model di NTB.
Namun, seperti yang dikatakan Dian Patria, “Kita semua harus tetap serius. Jangan sampai baik di atas kertas saja. Tantangannya ada di lapangan.” Kini, saatnya Lombok Barat membuktikan bahwa apresiasi ini bukan sekadar angka, tapi refleksi dari perubahan nyata.
