Kota Mataram kembali bergerak aktif dengan mengajukan proposal pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Langkah ini diambil untuk menjawab tingginya kebutuhan hunian layak di kota ini, terutama bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah.
Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Mataram, M. Nazarudin Fikri, menyatakan bahwa usulan pembangunan Rusunawa telah diajukan untuk lokasi Bintaro, dengan lahan yang sudah disiapkan sejak awal. “Kami usulkan bangunan Rusunawa kedua di Bintaro. Proposalnya sudah sampai ke pemerintah pusat,” ujarnya, Sabtu lalu.
Mataram sendiri membutuhkan setidaknya tiga Rusunawa tambahan. Selain dua gedung di area Bintaro, satu bangunan lagi direncanakan untuk kawasan Montong Are, Kelurahan Mandalika, yang juga dianggap cukup mendesak.
Fokus Utama: Bintaro dan Montong Are
Di kawasan Bintaro, kebutuhan Rusunawa sangat mendesak karena banyaknya warga nelayan yang sebelumnya direlokasi dari Pondok Perasi. Meski sebagian sudah menempati Rusunawa yang rampung tahun lalu, masih ada belasan kepala keluarga (KK) yang belum terakomodasi.
“Montong Are juga penting. Banyak pekerja di sekitar Pasar Bertais yang kesulitan mencari hunian layak dengan harga terjangkau,” tambah Nazarudin.
Dukungan Dewan: Langkah Positif untuk Warga
Anggota Komisi III DPRD Kota Mataram, Shinta Primasari, menyebutkan bahwa usulan pembangunan Rusunawa ini adalah langkah strategis untuk membantu masyarakat yang belum memiliki tempat tinggal. Biaya sewa Rusunawa yang hanya Rp 150 ribu per bulan dinilai sangat terjangkau.
“Ini sangat membantu warga untuk bisa menabung sambil mempersiapkan rumah sendiri di masa depan,” ungkap Shinta. Ia juga berharap pemerintah pusat segera menyetujui anggaran pembangunan ini mengingat kawasan padat penduduk di Mataram terus bertambah.
Tantangan: Backlog 30 Ribu KK
Data menunjukkan angka backlog atau keluarga tanpa rumah di Mataram mencapai 30 ribu kepala keluarga. Dengan semakin terbatasnya lahan di perkotaan, Rusunawa dianggap solusi praktis dan efisien.
“Rusunawa adalah alternatif terbaik untuk mengatasi keterbatasan lahan dan memberikan hunian yang layak bagi masyarakat,” ujar Nazarudin.
Harapan Baru untuk Hunian Layak
Pembangunan Rusunawa di Mataram bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan harapan nyata bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Dengan biaya sewa yang terjangkau, mereka bisa fokus menata kehidupan tanpa harus khawatir kehilangan atap di atas kepala.
Apakah usulan ini akan segera direalisasikan? Semua mata kini tertuju pada respons Kementerian PUPR. Sementara itu, warga Mataram hanya bisa berharap agar kebutuhan mereka segera mendapat perhatian serius dari pusat. Hunian layak bukan lagi mimpi, tapi hak yang harus diwujudkan.
