Mantan Kepala Desa (Kades) Bilebante, Kecamatan Pringgarata, Rakyatul Waliuddin, kini menjadi sorotan tajam publik setelah dilaporkan oleh LSM NTB Corruption Watch (NCW) ke Mapolres Lombok Tengah. Laporan yang dilayangkan ini mencakup dugaan penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) periode 2020–2023, dengan nilai kerugian mencapai sekitar Rp 1,2 miliar.
Dugaan Korupsi yang Mengundang Perhatian
Direktur NCW, Fathurahman, mengungkapkan bahwa laporan ini tidak hanya mencakup Rakyatul, yang kini juga menjabat sebagai anggota DPRD Lombok Tengah, tetapi juga menyeret Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Sekretaris Desa (Sekdes) ke dalam pusaran kasus. Dokumen laporan tersebut diterima dengan nomor registrasi STTP/06/1/2025/SPKT Res Lombok Tengah.
“Kami telah mengumpulkan bukti dan fakta dari lapangan terkait dugaan penyalahgunaan APBDes di Desa Bilebante. Temuan ini mencakup berbagai pengerjaan fisik dan nonfisik yang dinilai tidak sesuai dengan prosedur,” ujar Fathurahman, saat ditemui di Mapolres Lombok Tengah.
Proyek yang Diduga Bermasalah
Beberapa proyek yang menjadi sorotan mencakup pembangunan jembatan, talut, kantor desa, Puskesdes, hingga sumur bor. Selain itu, terdapat laporan tentang tumpang tindih anggaran yang dikaitkan dengan pengelolaan wisata hijau di Pasar Pancingan. Administrasi pelaporan keuangan desa pun disebut amburadul, memicu semakin banyak pertanyaan.
“Kami meminta pihak Inspektorat untuk segera melakukan audit khusus atas penggunaan APBDes selama tiga tahun terakhir,” tegas Fathurahman.
Tanggapan Rakyatul yang Santai
Di tengah derasnya kritik dan sorotan, Rakyatul Waliuddin memilih merespons dengan tenang. Sebagai politisi dari Partai Demokrat, ia menegaskan bahwa semua pengerjaan di masa jabatannya sudah sesuai dengan prosedur.
“Semua laporan pertanggungjawaban sudah lengkap dan bisa diverifikasi. Saya santai saja, karena yakin apa yang kami kerjakan sudah sesuai aturan,” ucap Rakyatul. Ia juga menyatakan kesiapannya untuk memenuhi panggilan aparat hukum apabila dibutuhkan.
Desakan untuk Penegakan Hukum
Kasus ini menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat, terutama karena menyangkut tokoh publik yang kini duduk di kursi legislatif. Publik berharap kepolisian bertindak cepat untuk mengusut kasus ini secara tuntas dan transparan. Tidak sedikit warga yang juga mendukung audit menyeluruh oleh Inspektorat untuk memastikan tidak ada praktik curang dalam pengelolaan dana desa.
Harapan Baru untuk Desa Bilebante
Bagi masyarakat Desa Bilebante, kasus ini tidak hanya menjadi ajang pembelajaran, tetapi juga momen untuk berbenah. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci agar dana desa benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan bersama.
Seiring proses hukum yang berjalan, banyak pihak berharap agar kasus ini menjadi pengingat bagi pejabat desa lainnya untuk selalu menjalankan tugas dengan integritas tinggi. Lombok Tengah kini menantikan langkah tegas aparat hukum dalam menangani dugaan korupsi ini.
