Lombok Barat kembali jadi sorotan. Bukan karena prestasi, melainkan karena tunggakan pajak miliaran rupiah dari dua objek pajak besar. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) kini tengah bekerja keras menagih kewajiban dari pengelola lapangan golf di kawasan Narmada dan sebuah rumah makan terkenal.
Kepala Bapenda Lombok Barat, H. Muhammad Adnan, tak mau tinggal diam. “Kami sudah lakukan berbagai pendekatan, termasuk menyurati dan memanggil langsung wajib pajak. Kalau masih buntu, langkah berikutnya adalah menggunakan Surat Kuasa Khusus (SKK) ke kejaksaan,” ujar Adnan tegas, Minggu (12/1).
Menurut Adnan, lapangan golf tersebut memiliki tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sejak 2019, sementara restoran baru mulai menunggak pada 2023. “Ini sudah masuk perhatian serius karena angkanya cukup besar. Kami juga didampingi KPK dalam prosesnya,” tambahnya.
Surat Sudah Dilayangkan, Tindakan Tegas Menunggu
Langkah persuasif sebenarnya sudah dimulai sejak Agustus 2024. Namun, hingga saat ini, kedua pihak belum menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya. Adnan memastikan, Pemda akan memberikan kesempatan terakhir kepada para wajib pajak untuk menyelesaikan tunggakan secara baik-baik sebelum membawa masalah ini ke meja hukum.
“Kami sudah mengirim surat ketetapan kurang bayar dan memanggil, tapi belum ada respon positif. Kalau terus begini, mau tidak mau jalur hukum jadi pilihan,” tegasnya.
KPK Tak Tinggal Diam
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rupanya turut mengawal kasus ini. Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Dian Patria, menegaskan bahwa tunggakan pajak harus segera diselesaikan. “Kalau perlu, aparat penegak hukum (APH) dilibatkan untuk menagih. Jangan sampai ini dibiarkan terus-menerus,” ujarnya.
Sebelumnya, KPK bahkan sudah menyegel dua objek pajak yang bersangkutan sebagai langkah peringatan. Namun, hingga kini, belum ada progres signifikan.
Apa Langkah Selanjutnya?
Jika pendekatan persuasif gagal, Bapenda siap menyerahkan SKK kepada kejaksaan untuk mengamankan hak pemerintah daerah. “Kami ingin ini diselesaikan dengan baik, tapi tentu kami juga harus melindungi kepentingan publik. Pajak ini bagian dari pembangunan daerah,” ujar Adnan.
Masyarakat pun berharap agar kasus ini segera tuntas. Banyak yang mempertanyakan mengapa wajib pajak besar seperti lapangan golf dan restoran bisa lepas dari tanggung jawab selama bertahun-tahun.
Pajak: Bukan Sekadar Angka
Pajak bukan hanya soal angka, tapi juga tanggung jawab sosial. Dengan tunggakan yang mencapai miliaran rupiah, Lombok Barat kehilangan potensi dana yang bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan publik lainnya.
Semoga langkah Pemda bersama KPK ini bisa menjadi titik balik, bukan hanya untuk menyelesaikan kasus ini, tapi juga untuk menciptakan budaya taat pajak di Lombok Barat. Warga pasti akan terus memantau, apakah kasus ini selesai dengan tuntas atau hanya jadi angin lalu.
“Jangan tunggu sampai penegakan hukum jadi satu-satunya cara. Mari kita jadikan pajak sebagai bagian dari kontribusi nyata untuk Lombok Barat yang lebih baik,” tutup Adnan penuh harap.
