investigasiindonesia.com – Di tengah maraknya isu ketidaktransparanan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di berbagai daerah, SMPN 13 Mataram justru menjadi contoh nyata bagaimana transparansi harus diwujudkan. Tanpa perlu ragu, sekolah ini memajang seluruh rincian penggunaan dana BOS di papan informasi untuk dilihat oleh siapa saja—baik warga sekolah maupun masyarakat umum.
Kepala SMPN 13 Mataram, H. Ahmad Saehu, dengan tegas menyatakan bahwa praktik transparansi ini bukan sekadar formalitas, melainkan komitmen untuk memastikan setiap rupiah dana BOS digunakan secara akuntabel. “Siapa pun bisa melihat langsung penggunaan dana BOS ini, mulai dari guru, siswa, orang tua, hingga masyarakat yang berkunjung ke sekolah,” ujar Saehu.
Tak hanya sekadar tempelan di papan, laporan tersebut dirinci sedemikian rupa sehingga mudah dipahami. Dana BOS digunakan tidak hanya untuk menunjang Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), tetapi juga untuk menggaji guru dan tenaga honorer yang berdedikasi. “Kami ingin semua pihak tahu ke mana saja dana ini dialokasikan, sekaligus mengajak semua untuk turut mengawasi,” tambahnya.
Langkah SMPN 13 Mataram ini patut diapresiasi. Di banyak tempat, laporan dana BOS seringkali hanya menjadi dokumen administratif yang tersimpan rapi di kantor kepala sekolah. Namun, di sini, informasi tersebut justru dibuka lebar, membuktikan bahwa transparansi bukanlah hal yang mustahil diwujudkan.
Faktanya, pengawasan bersama telah menjadi kunci sukses sekolah ini dalam mengelola dana BOS. Guru, staf, bahkan siswa diajak untuk memahami alokasi dana, sehingga tidak ada ruang untuk penyimpangan. “Dengan cara ini, kami semua merasa memiliki tanggung jawab yang sama,” tegas Saehu.
Praktik baik SMPN 13 Mataram ini seharusnya menjadi inspirasi bagi sekolah-sekolah lain. Jika transparansi bisa dilakukan dengan sederhana namun berdampak besar, mengapa tidak dimulai dari sekarang? Selama ada kemauan, keterbukaan dalam pengelolaan dana pendidikan bukan lagi sekadar wacana, melainkan realitas yang bisa dirasakan semua pihak.
Bagaimana dengan sekolah di daerah Anda? Sudahkah mempraktikkan transparansi serupa?
