investigasiindonesia.com – Kejaksaan Agung (Kejagung) membuka lembaran baru pemberantasan korupsi dengan menahan tiga hakim terkait kasus suap pengurusan putusan ekspor crude palm oil (CPO). Agam Syarif Baharuddin (ASB) dan Ali Muhtarom (AL) dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta Djuyamto (DJU) dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, langsung dibawa ke Rutan Salemba cabang Kejagung usai penetapan sebagai tersangka. Penahanan 20 hari ini menjadi sinyal kuat bahwa praktik suap di lingkungan peradilan tak lagi diberi toleransi.
Menurut Abdul Qohar, Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, ketiga hakim diduga menerima aliran dana dari Muhammad Arif Nuryanta (MAN), Ketua PN Jaksel, untuk memuluskan vonis bebas bagi tiga korporasi dalam perkara CPO. Modusnya terbilang nekat: uang Rp 4,5 miliar dibagi dalam goodie bag di ruangan MAN, lalu Rp 18 miliar lagi diserahkan secara terbuka di depan Bank BRI Pasar Baru. Transaksi terakhir bahkan melibatkan dollar AS, dengan rincian ASB menerima setara Rp 4,5 miliar, DJU Rp 6 miliar, dan AL Rp 5 miliar.
Langkah tegas Kejagung ini menuai apresiasi publik, terutama karena melibatkan penegak hukum yang seharusnya menjadi garda terdepan pemberantasan korupsi. “Ini bukti bahwa sistem pengawasan internal dan eksternal mulai bekerja. Tak ada ruang aman bagi pelaku, sekalipun mereka berada di dalam institusi penegak hukum sendiri,” kata pengamat hukum dari ICW, Kurnia Ramadhana.
Kasus ini juga mengungkap pola terstruktur dalam “mafia peradilan”, di mana putusan bisa diperjualbelikan dengan tarif fantastis. Kejagung memastikan penyidikan akan merambah ke pihak lain yang terlibat, termasuk dugaan aliran dana ke oknum di lembaga terkait.
Respons cepat aparat memberi angin segar bagi upaya pembersihan dunia hukum. Masyarakat pun berharap kasus ini menjadi momentum perubahan, di mana penegakan hukum benar-benar berpihak pada keadilan, bukan kepentingan segelintir elite.
