investigasiindonesia.com – Ketua Komisi III DPRD NTB, Sambirang Ahmadi, mendesak Pemprov NTB selaku pemegang saham pengendali (PSP) untuk segera mengisi kekosongan jajaran direksi Bank NTB Syariah. Langkah ini dinilai penting agar bank dapat bergerak lebih cepat dalam meningkatkan layanan, terutama di tengah keluhan nasabah terkait gangguan sistem teknologi.
“Kepastian kepemimpinan di Bank NTB Syariah harus segera ditetapkan agar tidak menghambat inovasi dan perbaikan layanan,” tegas Sambirang, politisi PKS, dalam keterangannya kemarin (18/4). Ia menekankan, kekosongan jabatan yang terlalu lama berpotensi memperlambat proses pengambilan keputusan strategis, termasuk pembenahan infrastruktur digital.
Sambirang juga menyoroti keluhan nasabah soal gangguan IT yang kerap terjadi. Menurutnya, Bank NTB Syariah harus segera memperkuat sistem teknologinya, termasuk mempertimbangkan untuk tidak lagi bergantung pada pihak ketiga. “Dengan memiliki kendali penuh atas sistem, bank bisa lebih cepat merespons jika terjadi kendala teknis,” ujarnya.
Anggota Komisi III DPRD NTB lainnya, M Nashib Ikroman (Partai Perindo), turut mendorong percepatan perbaikan layanan digital. Ia mengingatkan, gangguan yang berlarut-larut berisiko memicu disinformasi yang dapat merusak kepercayaan nasabah. “Kami telah meminta penjelasan resmi dari manajemen bank agar publik mendapatkan informasi yang akurat dan tidak khawatir,” kata politisi yang akrab disapa Acip ini.
Komisi III DPRD NTB sendiri telah memantau perkembangan ini secara intensif. Mereka berharap, dengan adanya perubahan di tingkat direksi dan perbaikan sistem teknologi, Bank NTB Syariah dapat kembali memberikan layanan prima bagi nasabah. “Kami optimis, langkah-langkah ini akan membawa kemajuan signifikan bagi bank,” pungkas Sambirang.
Upaya transformasi digital dan penyegaran kepemimpinan ini diharapkan menjadi momentum baru bagi Bank NTB Syariah untuk semakin berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian NTB.
