investigasiindonesia.com – Badan Penyelenggara (BP) Haji mengumumkan kesiapannya untuk mengambil alih penyelenggaraan ibadah haji secara penuh mulai 2026. Langkah ini disampaikan langsung oleh Wakil Kepala BP Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak, dalam rapat bersama Komisi VIII DPR pada Kamis (17/4) malam.
Dalam rapat tersebut, Dahnil memaparkan bahwa BP Haji telah menyusun 163 Standar Operasional Prosedur (SOP) terbaru untuk memastikan pelaksanaan haji berjalan lancar. SOP ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pengawasan hingga dukungan operasional di lapangan.
“Kami terus melakukan evaluasi dan percepatan penyempurnaan sistem. Dengan 163 SOP yang sudah disiapkan, kami optimis bisa memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah,” ujar Dahnil.
Selain itu, BP Haji juga sedang mempercepat penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) terbaru, menyusul revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Haji. Proses ini melibatkan koordinasi intensif dengan Kementerian PAN-RB, termasuk pembahasan struktur hingga tingkat kecamatan.
Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang, menyambut baik kesiapan BP Haji ini. Ia menegaskan dukungan DPR untuk mempercepat pengesahan revisi UU Penyelenggaraan Haji.
“SOTK sudah rampung, bahkan untuk tingkat provinsi. Tinggal menunggu UU disahkan,” kata Marwan.
Sementara itu, kuota haji Indonesia untuk 2025 telah terisi penuh, dengan total 221.000 jemaah yang akan diberangkatkan. Rinciannya, 203.320 jemaah haji reguler dan 17.680 jemaah haji khusus. Proses pemberangkatan akan dimulai pada 1 Mei mendatang.
Dengan persiapan matang ini, BP Haji siap memastikan pengalaman berhaji lebih terorganisir dan nyaman bagi jutaan calon jemaah di masa depan.
