investigasiindonesia.com – Ketua Fraksi PPP DPRD NTB, Muhammad Akri, menegaskan komitmen fraksinya untuk tetap menolak usulan hak interpelasi terkait pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2024. Penolakan ini bukan tanpa alasan, melainkan berdasarkan kajian mendalam yang dilakukan secara akademis oleh tim internal fraksi.
“Kami menilai usulan ini belum matang dan kurang tepat sasaran. Ada banyak aspek yang perlu diperjelas sebelum interpelasi diajukan,” tegas Akri, yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi I DPRD NTB.
Ia menambahkan bahwa sikap resmi Fraksi PPP akan disampaikan secara lengkap dalam sidang paripurna mendatang. “Kami akan paparkan secara rinci alasan penolakan ini, termasuk solusi alternatif yang kami tawarkan,” ujarnya.
Di sisi lain, Ketua Fraksi Gerindra DPRD NTB, Sudirsah Sujanto, mengonfirmasi bahwa rapat paripurna untuk membahas usulan interpelasi telah masuk dalam agenda resmi. Ia berharap diskusi nantinya berjalan produktif tanpa memicu perdebatan panjang.
“Kami ingin semua fraksi fokus pada solusi, bukan sekadar polemik. Interpelasi bukan satu-satunya alat kontrol, masih ada mekanisme lain yang lebih efektif,” jelas Sudirsah.
Fraksi Gerindra sendiri termasuk salah satu dari lima fraksi yang menolak interpelasi, bersama PPP, PKS, PKB, dan ABNR. Sudirsah menegaskan bahwa sikap fraksinya sudah final. “Prinsip kami jelas: menolak. Namun, kami terbuka untuk dialog konstruktif,” tegasnya.
Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaedah, memastikan bahwa usulan interpelasi akan dibahas dalam paripurna berikutnya. “Kami akan pastikan proses berjalan transparan dan semua suara terdengar,” ucapnya.
Penolakan dari sejumlah fraksi ini menunjukkan dinamika demokrasi yang sehat di DPRD NTB, di mana setiap keputusan diambil berdasarkan analisis mendalam, bukan sekadar reaksi emosional. Masyarakat pun dapat berharap bahwa pembahasan DAK 2024 akan berjalan dengan prinsip akuntabilitas dan kebermanfaatan maksimal.
