investigasiindonesia.com – Kabupaten Lombok Barat mendapatkan alokasi 50.000 kuota penerima Program Indonesia Pintar (PIP) dari Pemerintah Pusat untuk tahun 2025. Program ini dinilai sebagai angin segar bagi siswa kurang mampu di daerah tersebut, namun proses pendataan calon penerima dari jenjang SD hingga SMA masih perlu dipercepat agar bantuan tepat sasaran.
Ketua Fraksi PKB DPRD Lombok Barat, Hendra Harianto, mengungkapkan bahwa hingga saat ini, baru sekitar 40% data siswa yang telah terinput. Padahal, kuota 50.000 penerima sudah ditetapkan berdasarkan arahan Wakil Ketua Komisi X DPR-RI, H. Lalu Hadrian Irfani, dalam sosialisasi sebelumnya.
“Kami mendorong Pemda melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk segera melengkapi data seluruh sekolah. Validitas data sangat penting agar bantuan ini benar-benar sampai ke tangan yang membutuhkan,” tegas Hendra. Ia menekankan prinsip by name by address agar tidak ada ketimpangan dalam penyaluran.
Wakil Ketua Komisi X DPR-RI, H. Lalu Hadrian Irfani, menegaskan bahwa PIP adalah program prioritas untuk memastikan anak-anak dari keluarga prasejahtera tetap bisa mengenyam pendidikan layak. “Bantuan ini harus diterima utuh oleh siswa, tanpa potongan apa pun. Ini komitmen kami untuk masa depan Lombok Barat yang lebih maju,” ujarnya.
Hendra Harianto juga menyampaikan apresiasi atas sosialisasi PIP yang telah dilakukan, menyebut langkah ini sebagai bentuk sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan percepatan pendataan, diharapkan dana PIP bisa segera cair dan meringankan beban orang tua sekaligus meningkatkan angka partisipasi sekolah.
Masyarakat Lombok Barat pun antusias menyambut program ini, terutama di tengah upaya pemulihan ekonomi pascapandemi. Banyak keluarga berharap anak mereka bisa menjadi bagian dari penerima PIP, yang tidak hanya meringankan biaya sekolah tetapi juga memotivasi siswa untuk terus berprestasi.
Ke depan, DPRD akan terus memantau progres pendataan dan memastikan transparansi penyaluran, agar manfaat PIP benar-benar dirasakan oleh mereka yang berhak. Dengan kolaborasi semua pihak, program ini diyakini bisa menjadi salah satu pendorong kemajuan pendidikan di Lombok Barat.
