investigasiindonesia.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengambil langkah tegas untuk memperketat pengawasan distribusi hewan kurban menyusul insiden kematian dua ekor sapi di Pelabuhan Gili Mas, Lombok Barat. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakkeswan) NTB, Muhamad Riadi, mengumumkan penghentian sementara penerbitan rekomendasi pengiriman hewan kurban ke luar daerah hingga semua hewan yang telah direkomendasikan terkirim dengan baik.
“Kami mengevaluasi seluruh proses distribusi untuk memastikan kesejahteraan hewan selama perjalanan. Mulai Senin (21/4), penerbitan rekomendasi baru dihentikan sementara hingga situasi terkendali,” tegas Riadi.
Sejak pasca Idul Fitri 2025, Disnakkeswan NTB telah menerbitkan 37 rekomendasi pengiriman ternak dengan total 8.907 ekor sapi melalui Pelabuhan Lembar dan Gili Mas. Namun, ketidaktertiban jadwal pengiriman oleh pelaku usaha menyebabkan penumpukan truk dan antrean panjang di pelabuhan. Pada Jumat (19/4), tercatat sekitar 50 truk tronton mengantre di Pelabuhan Poto Tano dan 90 truk di Gili Mas.
Riadi menjelaskan, kapasitas kapal pengangkut di Pelabuhan Lembar dan Gili Mas hanya mampu menampung maksimal 55 truk tronton dalam dua hari. Sementara, satu truk tronton dapat mengangkut 25-30 ekor sapi. “Tahun lalu, pengiriman lebih terkendali karena diatur secara bertahap. Tahun ini, banyak pengusaha mengirim secara serentak sehingga terjadi kemacetan,” ujarnya.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, turun tangan memastikan penanganan cepat dengan melibatkan tiga dinas terkait: Disnakkeswan, BPBD, dan Dinas Perhubungan. Dokter hewan dikerahkan untuk memeriksa kesehatan ternak sebelum pengiriman, sementara BPBD menyiapkan tangki air untuk memenuhi kebutuhan minum sapi selama antrean.
“Kami juga meningkatkan frekuensi kapal besar dari satu kapal setiap tiga hari menjadi setiap dua hari untuk mempercepat distribusi,” kata Iqbal.
Hingga Ahad (20/4), sebanyak 86 truk tronton telah berhasil diangkut, sementara 138 truk masih menunggu di pelabuhan. Pemerintah optimistis situasi akan segera normal jika seluruh pihak bekerja sama sesuai prosedur.
“Kami berkomitmen memastikan hewan kurban sampai di tujuan dengan selamat dan sesuai prinsip kesejahteraan hewan. Ini momentum untuk memperbaiki sistem distribusi ke depan,” pungkas Riadi.
Langkah proaktif Pemprov NTB ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk asosiasi peternak, yang berharap kebijakan ini menjadi solusi jangka panjang untuk distribusi hewan kurban yang lebih tertib dan manusiawi.
