investigasiindonesia.com – Setelah menunggu cukup lama, usulan hak interpelasi anggota DPRD NTB resmi diparipurnakan dalam rapat di ruang sidang utama, kemarin (22/4). Momen ini menjadi penanda penting bagi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2024 di Nusa Tenggara Barat.
M. Nashib Ikroman, juru bicara pengusul hak interpelasi, menyatakan bahwa 14 anggota dewan bersepakat mempertanyakan sejumlah masalah dalam pengelolaan DAK tahun ini. Salah satu poin kritis yang diangkat adalah banyaknya pekerjaan berbasis DAK yang bermasalah, termasuk proyek-proyek yang tertunda atau tidak sesuai rencana. “Ini bukan sekadar pertanyaan politis, tapi tanggung jawab kami untuk memastikan dana rakyat digunakan sebaik mungkin,” tegas politisi Partai Perindo yang akrab disapa Acip itu.
Acip menegaskan bahwa hak interpelasi ini relevan karena DAK berkaitan langsung dengan APBD, yang juga menjadi kewenangan DPRD NTB. Ia menyerahkan sepenuhnya kepada fraksi-fraksi untuk menanggapi usulan ini. “Ini ruang politik, kami tidak bisa mengintervensi pandangan masing-masing fraksi. Tapi yang pasti, publik berhak tahu,” ujarnya.
Ketegasan Acip disambut oleh Hamdan Kasim, salah satu penggagas interpelasi dari Fraksi Golkar. Ia mengapresiasi pimpinan dewan yang memfasilitasi paripurna ini dan menegaskan komitmennya untuk mengawal pembahasan lebih lanjut. Salah satu kasus yang ia sorot adalah proyek RS Mandalika yang terus molor tanpa kejelasan penyelesaian. “Ini harus jadi perhatian serius. Kalau kontrak tidak diputus atau dievaluasi, kapan rakyat bisa merasakan hasilnya?” tanya Hamdan.
Proses ini juga mengingatkan semua pihak akan pentingnya tata tertib sebagai pedoman tertinggi di lembaga legislatif. “Tata tertib adalah ‘kitab suci’ kami. Jika hak bertanya saja ditolak, apa artinya demokrasi?” tambah Acip.
Dengan digelarnya paripurna ini, DPRD NTB membuktikan keberaniannya membuka ruang dialog publik. Langkah ini tidak hanya memperkuat fungsi pengawasan dewan, tetapi juga memberi sinyal positif bagi masyarakat bahwa suara mereka didengar. Hasil akhirnya akan menjadi catatan sejarah apakah NTB benar-benar serius membangun tata kelola keuangan yang lebih baik.
