investigasiindonesia.com – Langkah cepat dan penuh empati ditunjukkan Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, dalam menangani kasus kekerasan seksual yang menimpa puluhan santriwati di sebuah pondok pesantren di Kecamatan Gunungsari, Lombok Barat. Bersama sang istri, Sintia Agathia, Iqbal langsung mendatangi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) NTB untuk bertemu para korban, memberikan dukungan, dan memastikan mereka mendapat perlindungan maksimal.
Kedatangan Iqbal disambut haru oleh para korban. Dalam pertemuan tertutup yang berlangsung selama 45 menit, ia mendengarkan langsung cerita para santriwati dengan perasaan sedih dan prihatin. “Ngenes. Rasanya saya mau menangis,” ungkap Iqbal sambil mengelus dada usai pertemuan.
Sebelum bertemu korban, Iqbal telah berkoordinasi dengan Kapolda NTB Irjen Pol Hadi Gunawan dan Kajati NTB Enen Saribanon. Ia menegaskan bahwa pelaku harus dihukum seberat-beratnya untuk memberikan efek jera. “Siapa pun yang melakukan pelecehan seksual seperti ini harus dihukum maksimal. Ini pesan kuat agar kejadian serupa tidak terulang,” tegasnya.
Dukungan Psikologis dan Perlindungan Identitas Korban
Iqbal memerintahkan UPTD PPA NTB untuk memberikan pendampingan penuh, termasuk layanan trauma healing oleh psikolog klinis. “Kami akan pastikan korban mendapatkan rehabilitasi dan integrasi sosial yang baik. Perlindungan mereka adalah prioritas utama,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga kerahasiaan identitas korban. “Jangan sampai mereka sudah menjadi korban, lalu kembali menjadi korban karena sanksi sosial. Privasi mereka harus dijaga ketat,” tegas mantan Direktur Perlindungan WNI Kemenlu RI ini.
Pesan Tegas: Ini Bukan Masalah Pesantren, Tapi Pelaku Individu
Iqbal menegaskan bahwa kasus ini tidak boleh menodai citra pesantren secara keseluruhan. “Ini murni kejahatan individu, bukan mencerminkan lembaga pendidikan agama. Pesantren lain tetap menghasilkan orang-orang saleh. Yang salah adalah pelakunya, bukan institusinya,” tegasnya.
Pastikan Kelangsungan Pendidikan Santri
Usai bertemu korban, Iqbal langsung berkoordinasi dengan Kepala Kanwil Kemenag NTB Zamroni Aziz untuk memastikan kelangsungan belajar para santri. “Kami ingin proses belajar tetap berjalan, terutama karena ujian semester sudah dekat,” jelasnya.
Meski ada desakan agar pejabat Kemenag dicopot menyusul sejumlah kasus serupa sebelumnya, Iqbal menegaskan bahwa hal itu adalah wewenang menteri agama. “Evaluasi pejabat kanwil adalah urusan pusat. Tugas kami sekarang adalah memastikan korban mendapat keadilan dan santri bisa kembali belajar dengan tenang,” pungkasnya.
Dengan langkah sigap dan komitmen kuat ini, Gubernur NTB membuktikan bahwa perlindungan terhadap korban kekerasan seksual adalah hal yang tak bisa ditawar. Masyarakat NTB pun berharap kasus ini menjadi momentum perbaikan sistem perlindungan di lembaga pendidikan
