investigasiindonesia.com – Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakkeswan) NTB mengambil langkah strategis dengan menghentikan sementara penerbitan rekomendasi pengiriman sapi ke Pulau Jawa. Kebijakan ini bertujuan mengoptimalkan proses logistik dan memastikan kenyamanan ternak selama transit di pelabuhan. Fokus utama adalah menertibkan antrean pengiriman di Pelabuhan Poto Tano (Sumbawa Barat) dan Gili Mas (Lombok Barat), yang masih menampung ribuan sapi terdaftar.
Kepala Disnakkeswan NTB, Muhammad Riadi, menegaskan bahwa kebijakan ini bersifat sementara. “Sejak 21 April, kami hentikan dulu penerbitan rekomendasi baru. Tim akan memprioritaskan penyelesaian pengiriman sapi yang sudah tercatat, baru kemudian membuka kembali permohonan,” ujarnya. Data terakhir menunjukkan, sebanyak 8.907 ekor sapi telah direkomendasikan untuk dikirim, dengan mayoritas berasal dari Bima, Dompu, dan Sumbawa.
Riadi mengungkapkan, kepadatan terjadi karena ketidaksesuaian jadwal pengiriman dengan kapasitas kapal. Idealnya, hanya 55 truk tronton (40 dari Bima, 15 dari Dompu-Sumbawa) yang diizinkan berangkat setiap dua hari sekali. Namun, praktik di lapangan menunjukkan banyak pengusaha mengirimkan truk secara serentak, menyebabkan penumpukan. “Ini murni masalah disiplin teknis. Kami sedang berkoordinasi dengan asosiasi untuk menertibkan arus distribusi,” tambahnya.
Untuk meminimalisir dampak pada hewan, BPBD NTB telah turun tangan dengan menyediakan tangki air bersih dan suplai vitamin bagi sapi yang menunggu. Langkah ini mendapat apresiasi dari pegiat kesejahteraan hewan, yang menilai NTB serius menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan hak hidup ternak.
Di sisi lain, permintaan penambahan kapal pengangkut dari para pengusaha sulit dipenuhi. Riadi menjelaskan, tingginya permintaan pengiriman sapi dari daerah lain seperti NTT dan Lampung di waktu bersamaan membuat operator kapal kewalahan. “Kami sudah berdiskusi dengan KSOP dan ASDP, tetapi solusi jangka pendeknya adalah penjadwalan ulang, bukan penambahan armada,” jelasnya.
Kebijakan ini dinilai sebagai langkah progresif untuk menciptakan sistem pengiriman ternak yang lebih terukur. Disnakkeswan berkomitmen membuka kembali rekomendasi begitu kapasitas pelabuhan kembali normal, dengan skema pengawasan yang lebih ketat. “Tujuannya jelas: efisiensi logistik, kesejahteraan hewan, dan kepastian bagi peternak,” pungkas Riadi.
