investigasiindonesia.com – Anggota Komisi V DPRD NTB, H. Jamhur, menyoroti pentingnya pengawasan dan pembinaan intensif terhadap pondok pesantren (ponpes) di NTB menyusul kasus kekerasan seksual yang terjadi baru-baru ini. Meski mengapresiasi langkah tegas Kakanwil Kemenag NTB, Zamroni Aziz, dalam menindak ponpes bermasalah, Jamhur mendorong agar Kemenag lebih proaktif dalam memastikan lingkungan pesantren aman dan nyaman bagi santri.
Kasus terbaru melibatkan ketua yayasan ponpes di Lombok Barat berinisial AF, yang diduga melakukan tindakan asusila terhadap puluhan santriwati. Kejadian ini bukan pertama kalinya terjadi di NTB, menegaskan perlunya sistem pengawasan yang lebih ketat. Kemenag NTB telah mengambil langkah tegas dengan mencabut izin ponpes terkait, namun Jamhur menekankan bahwa pembinaan berkelanjutan harus menjadi prioritas.
“Kemenag harus aktif memantau kondisi ponpes, bukan hanya bertindak saat masalah muncul,” ujarnya. Ia juga menyarankan agar pemerintah memberikan dukungan anggaran lebih besar untuk pembinaan dan peningkatan kualitas ponpes, termasuk kesejahteraan guru honorer yang selama ini mengabdi dengan dedikasi tinggi.
Selain penegakan hukum, Jamhur menekankan pentingnya pendekatan holistik, termasuk memastikan ponpes mendapat perhatian dan dukungan dari pemerintah. “Pesantren adalah bagian penting dari pendidikan karakter. Jangan hanya dilihat dari sisi masalah, tetapi juga potensi besarnya dalam membentuk generasi unggul,” tegasnya.
Dukungan terhadap ponpes, termasuk peningkatan fasilitas dan pelatihan bagi pengelola, dinilai krusial untuk mencegah terulangnya kasus serupa. Dengan sinergi antara Kemenag, pemerintah daerah, dan masyarakat, diharapkan ponpes di NTB dapat menjadi tempat yang aman dan berkualitas bagi para santri menimba ilmu.
Upaya ini sejalan dengan komitmen Kemenag NTB untuk terus memperkuat pengawasan sekaligus memberikan pendampingan agar ponpes dapat berfungsi optimal sebagai lembaga pendidikan dan keagamaan yang terpercaya.
