investigasiindonesia.com – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. H. Lalu Muhammad Iqbal, menegaskan bahwa penundaan mutasi pejabat eselon II di lingkungan Pemprov NTB murni disebabkan oleh persoalan administrasi, bukan intervensi eksternal atau ketidakharmonisan internal. Rencana mutasi yang semula dijadwalkan pada Jumat, 25 April 2025, ditunda setelah ditemukan beberapa dokumen administratif yang belum lengkap.
“Tidak ada intervensi, tidak ada tekanan, dan tidak ada masalah dengan Wakil Gubernur. Kami semua kompak dan berkomitmen untuk melakukan rotasi ini dengan benar,” tegas Gubernur Iqbal saat memberikan klarifikasi.
Ia menekankan bahwa Pemprov NTB bertekad menjalankan mutasi sesuai aturan nasional, menghindari kesalahan masa lalu yang kerap menimbulkan teguran dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). “Kami tidak ingin memperbaiki kesalahan dengan kesalahan baru. Semua prosedur harus tepat,” ujarnya.
Menanggapi beredarnya draft undangan pelantikan sebelum pengumuman resmi, Gubernur Iqbal menjelaskan bahwa dokumen tersebut belum mendapatkan persetujuan final. “Undangan resmi belum dikeluarkan. Yang beredar hanya draft yang belum final,” jelasnya.
Proses verifikasi terakhir menemukan beberapa berkas yang belum memenuhi syarat, sehingga keputusan penundaan diambil untuk memastikan segala sesuatunya berjalan sesuai regulasi. “Begitu ada ketidaklengkapan, kami langsung menunda demi transparansi dan akuntabilitas,” tambahnya.
Gubernur Iqbal juga membantah isu bahwa penundaan terjadi karena surat undangan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, bukan dirinya. “Semua proses administrasi tetap berada di bawah kendali saya. Pak Sekda justru sangat mendukung percepatan mutasi ini,” tegasnya.
Dengan kelengkapan administrasi yang kini telah dipenuhi, Gubernur Iqbal memastikan pelantikan pejabat eselon II akan segera dilaksanakan. “Assesmen sudah selesai, dokumen sudah lengkap. Tinggal menunggu waktu pelaksanaan,” ungkapnya.
Ia mengimbau masyarakat dan aparatur sipil negara tidak terpancing spekulasi yang tidak berdasar. “Pemerintah NTB solid. Fokus kami adalah memastikan birokrasi bekerja optimal untuk masyarakat,” tandasnya.
Langkah ini diapresiasi banyak pihak sebagai bentuk komitmen Pemprov NTB dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan profesional.
