investigasiindonesia.com – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur melakukan pembaruan data penerima bantuan sosial (bansos) secara menyeluruh untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Hasil verifikasi dan validasi ketat melalui aplikasi Cek Bansos menunjukkan ribuan keluarga penerima manfaat (KPM) dikeluarkan dari daftar karena dinilai telah mampu secara ekonomi.
Kepala Dinas Sosial Lombok Timur, H. Suroto, menjelaskan bahwa proses ini melibatkan mekanisme sanggah dan pengecekan lapangan. “Ribuan KPM kami keluarkan setelah verifikasi membuktikan mereka termasuk keluarga mampu. Namun, ini bukan berarti mereka diabaikan,” tegasnya.
Meski tidak lagi menerima bansos, mantan penerima tetap mendapat pendampingan melalui program pemberdayaan ekonomi, seperti bantuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Langkah ini bertujuan meningkatkan kemandirian sekaligus mengalihkan bansos kepada warga yang lebih membutuhkan. “Prioritas kami adalah mereka yang belum pernah tercover sama sekali,” tambah Suroto.
Pemerintah juga memastikan layanan dasar seperti BPJS Kesehatan tetap berjalan bagi KPM yang dikeluarkan, mengingat cakupannya mencakup kelompok rentan, dari miskin ekstrem hingga hampir miskin. “BPJS adalah jaring pengaman. Tidak adil jika dihentikan hanya karena status bansos berubah,” ujarnya.
Saat ini, 116.000 data warga miskin di Lombok Timur sedang diverifikasi ulang. Hasilnya akan menjadi dasar sistem perangkingan berbasis tingkat kemiskinan (desil 1 hingga 4). “Ke depan, bansos akan lebih terstruktur, dimulai dari yang paling membutuhkan,” papar Suroto.
Upaya ini diapresiasi masyarakat, termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) setempat, yang menyebut transparansi dan pemberdayaan sebagai kunci pengentasan kemiskinan. “Pendataan ulang dan program lanjutan menunjukkan komitmen pemerintah tidak hanya memberi ikan, tetapi juga kail,” kata Ahmad Farhan, aktivis sosial di Lombok Timur.
Dengan sistem ini, Lombok Timur berharap angka kemiskinan bisa ditekan secara berkelanjutan, sakin bansos benar-benar menyentuh kelompok paling rentan. (Sumber: Tim Investigasi Dinas Sosial Lotim)
