investigasiindonesia.com – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. Lalu Muhamad Iqbal, secara resmi melantik 27 pejabat tinggi pratama (Eselon II) dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan. Pelantikan yang digelar pada Rabu (30/4/2025) ini menandai babak baru dalam pengelolaan birokrasi di NTB, dengan fokus pada rotasi jabatan untuk menciptakan dinamika positif tanpa adanya pejabat yang dinonjobkan.
Para pejabat yang dilantik berasal dari berbagai latar belakang keahlian, mulai dari bidang teknologi informasi, pemerintahan desa, keuangan daerah, hingga pengembangan sumber daya manusia. Beberapa nama yang menonjol antara lain Yusron Hadi sebagai Kepala Dinas Kominfotik, H. Lalu Hamdi yang memimpin DPMPD Dukcapil, dan Nelly Yuniarti yang dipercaya memimpin BPSDMD.
Gubernur Iqbal menekankan bahwa rotasi ini bukan sekadar pergantian posisi, melainkan upaya strategis untuk menempatkan talenta terbaik sesuai kompetensi. “Tidak ada jabatan yang abadi dalam birokrasi. Rotasi adalah bagian dari penyegaran dan optimalisasi kinerja,” ujarnya. Ia juga mengapresiasi kontribusi para pejabat di posisi sebelumnya, menyebut NTB “berutang budi” pada dedikasi mereka.
Uniknya, Gubernur meminta seluruh pejabat yang dilantik untuk menghadirkan pasangan mereka dalam acara tersebut. Menurutnya, dukungan keluarga, terutama pasangan, menjadi kunci kesuksesan seorang pemimpin. “Kehebatan seorang pejabat tidak lepas dari peran istri atau suami di belakang layar,” tuturnya, disambut apresiasi dari hadirin.
Pelantikan ini juga mencerminkan komitmen Pemprov NTB dalam membangun tata kelola pemerintahan yang dinamis dan responsif. Dengan struktur kepemimpinan baru, diharapkan percepatan pembangunan di NTB semakin terarah, khususnya dalam menyongsong visi NTB Gemilang.
Para pejabat yang dilantik pun menyambut tugas baru dengan semangat tinggi. Ahmad Nur Aulia, Kepala Dinas Pariwisata NTB, misalnya, berjanji mengoptimalkan potensi pariwisata daerah. Sementara itu, Azis, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, menegaskan fokus pada peningkatan mutu pendidikan berbasis lokal.
Dengan langkah ini, NTB menunjukkan konsistensinya dalam memperkuat birokrasi melalui pendekatan humanis dan berbasis kinerja. Rotasi jabatan yang dilakukan tanpa konflik justru menjadi contoh baik bagi daerah lain dalam menciptakan pemerintahan yang solid dan berintegritas.
