investigasiindonesia.com – Sekretaris Komisi III DPRD NTB Bidang Keuangan, Perbankan, dan BUMD, Raden Nuna Abriadi, mendorong Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, untuk mengevaluasi posisi Wirajaya Kusuma sebagai Ketua Tim Panitia Seleksi (Pansel) Bank NTB Syariah. Hal ini menyusul status Wirajaya yang sedang terlibat kasus dugaan korupsi pengadaan masker Covid-19.
Wirajaya Kusuma, yang juga menjabat sebagai Kepala Biro Perekonomian Setda Pemprov NTB, dinilai perlu dikaji ulang perannya di Tim Pansel mengingat adanya persoalan hukum yang sedang dihadapi. Raden Nuna, politisi dari PDIP, menekankan bahwa integritas dan kepercayaan publik menjadi faktor krusial dalam proses seleksi ini.
“Kami meminta agar posisi Ketua Tim Pansel ditinjau kembali, mengingat yang bersangkutan sedang dalam proses hukum,” ujar Nuna pada Jumat (2/5). Ia menambahkan bahwa keberadaan seorang ketua tim yang terlibat kasus korupsi dapat memengaruhi kredibilitas hasil kerja pansel di mata masyarakat.
Lebih lanjut, Nuna menjelaskan bahwa kepercayaan publik terhadap lembaga perbankan syariah sangat bergantung pada transparansi dan akuntabilitas proses seleksinya. Jika figur yang memimpin tim dianggap bermasalah, dikhawatirkan produk atau keputusan yang dihasilkan akan diragukan validitasnya.
“Kami ingin memastikan bahwa Bank NTB Syariah benar-benar dikelola oleh orang-orang yang bersih dan dapat dipercaya. Jangan sampai kasus hukum yang menimpa salah satu anggota tim justru mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini,” tegasnya.
Nuna berharap Gubernur NTB dapat mengambil langkah tepat untuk menjaga citra dan kredibilitas Bank NTB Syariah, sekaligus memastikan proses seleksi berjalan dengan prinsip good governance.
Sampai saat ini, belum ada tanggapan resmi dari Pemprov NTB maupun Wirajaya Kusuma terkait permintaan evaluasi tersebut. Namun, isu ini telah menarik perhatian publik, terutama mengingat pentingnya peran bank syariah dalam mendorong perekonomian daerah.
Dengan transparansi dan langkah preventif, diharapkan proses seleksi dapat berjalan lancar tanpa menimbulkan keraguan di kalangan masyarakat NTB.
