investigasiindonesia.com – Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Provinsi NTB, Dr. Najamuddin Amy, S.Sos., MM, memulai langkah strategis dengan menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) perdana bersama seluruh jajaran Eselon 3, Eselon 4, dan PPK Kegiatan Bidang Perumahan, Permukiman, serta UPTD Pengelola Rumah Susun. Rapim ini digelar di Ruang Rapat Utama Disperkim NTB pada Senin (5/5/2025), sebagai upaya menyelaraskan program prioritas dengan visi nasional.
Dalam rapat tersebut, Najamuddin Amy menegaskan komitmen Disperkim NTB untuk mendukung kebijakan Presiden RI H. Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, khususnya Program 3 Juta Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). “Kami akan memastikan program ini berjalan efektif di NTB, dengan kolaborasi antar-sektor dan pendataan yang akurat,” ujarnya.
Tak hanya fokus pada perumahan, Disperkim NTB juga menyiapkan program pendampingan untuk memperbaiki rumah tidak layak huni (RTLH) serta pengembangan kawasan permukiman. Salah satu inisiatif unggulan yang digarisbawahi adalah dukungan terhadap program “Desa Berdaya”, yang menjadi prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur NTB. Program ini bertujuan memperkuat kemandirian desa melalui pemberian hibah dan pendampingan, khususnya di 106 desa prioritas kantong kemiskinan ekstrem.
“Kami ingin mendorong transformasi desa dari status berkembang menjadi mandiri, sekaligus mengatasi persoalan permukiman kumuh dan RTLH,” jelas Najamuddin. Ia menambahkan, upaya ini sejalan dengan target NTB untuk mewujudkan “Desa Tanpa Kumuh” dan “Desa Tanpa RTLH” dalam beberapa tahun ke depan.
Langkah Disperkim NTB ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah desa dan kelompok masyarakat. Harapannya, sinergi antara program nasional dan lokal dapat mempercepat peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya di daerah pelosok dan wilayah tertinggal.
