investigasiindonesia.com – Persoalan tertundanya visa haji bagi puluhan jamaah calon haji (JCH) asal Nusa Tenggara Barat (NTB) masih menjadi sorotan. Meski sempat menimbulkan kecemasan, pemerintah setempat memastikan bahwa masalah ini sedang dalam proses penyelesaian dan tidak akan mengganggu kuota keberangkatan haji tahun ini.

Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, menegaskan bahwa penundaan visa tersebut murni bersifat administratif dan sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Arab Saudi. “Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, KBRI Riyadh, dan Kemenag. Semua sudah on the track,” ujarnya saat dikonfirmasi wartawan, Senin (5/5).

Miq Iqbal, sapaan akrabnya, meminta para JCH untuk tidak khawatir berlebihan. Ia menegaskan bahwa seluruh jamaah yang terdampak tetap masuk dalam kuota haji 2024. “Yang penting, jamaah tidak perlu panik. Pemerintah sedang menanganinya, dan mereka tetap akan berangkat sesuai jadwal yang disesuaikan,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kemenag NTB, Zamroni Aziz, menyatakan bahwa masalah ini tidak hanya terjadi di NTB, melainkan juga di sejumlah daerah lain. Ia mengaku telah berkoordinasi dengan Dirjen Kemenag RI untuk memastikan penyelesaian secepat mungkin. “Ini adalah persoalan nasional, dan kami sedang berupaya maksimal,” jelasnya.

Di Lombok Tengah, Kepala Kemenag setempat, H. Nasrulloh, mengungkapkan bahwa dari 52 JCH yang semula tertunda, kini tersisa 32 orang yang masih menunggu kelengkapan visa. Pihaknya saat ini fokus menyelesaikan administrasi untuk kloter enam dan tujuh, termasuk menggabungkan manifest penerbangan karena jumlah jamaah yang tidak terlalu banyak.

“Kami berusaha memastikan semua jamaah bisa berangkat tanpa hambatan lebih lanjut,” kata Nasrulloh. Ia juga menjelaskan bahwa ketatnya pemeriksaan visa oleh otoritas Arab Saudi menjadi salah satu penyebab utama keterlambatan ini. “Sekarang, bahkan untuk masuk Masjidil Haram, jamaah harus menunjukkan visa. Ini upaya Saudi mengontrol jamaah non-reguler,” paparnya.

Kendati demikian, Nasrulloh mengakui adanya kesalahan komunikasi antara Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) dan jamaah. Beberapa JCH baru mengetahui visa mereka tertunda saat sudah tiba di Asrama Haji Mataram. “Kami sudah mengingatkan KBIH untuk memberi informasi sejak awal, tapi beberapa jamaah tetap datang atas inisiatif sendiri,” ujarnya.

Meski sempat menimbulkan kegelisahan, situasi ini diharapkan tidak mengurangi semangat ibadah para jamaah. Pemerintah terus berupaya memastikan semua proses berjalan lancar, sambil menjadikan kasus ini sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan di masa mendatang.