investigasiindonesia.com – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Mataram sedang memproses usulan perubahan nama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram menjadi RSUD H. Moh. Ruslan. Langkah ini diusulkan sebagai bentuk apresiasi terhadap kontribusi besar sang tokoh dalam pembangunan fasilitas kesehatan di kota tersebut.
Mantan Sekretaris Daerah Kota Mataram, Lalu Makmur Said, menjelaskan alasan kuat di balik pemilihan nama H. Moh. Ruslan. Menurutnya, sosok tersebut memiliki peran krusial dalam perjuangan pendirian rumah sakit daerah sejak awal pembentukan pemerintahan kota. “Beliau adalah salah satu penggagas utama, mulai dari perencanaan hingga pengadaan lahan. Tidak berlebihan jika nama beliau diabadikan sebagai penghormatan atas jasa-jasanya,” ujar Lalu Makmur dalam rapat pansus, Kamis (8/5).
Ketua Pansus, Muhammad Zaini, menegaskan bahwa proses ini tidak hanya sekadar formalitas. Timnya sedang meninjau aspek administratif dan historis untuk memastikan usulan ini memiliki dasar yang kuat. “Ini tentang menjaga warisan sejarah dan mengenang tokoh yang berdedikasi tinggi. Nama sebuah institusi publik harus mencerminkan nilai dan perjuangan yang bisa dibanggakan,” jelas Zaini.
Dukungan juga datang dari anggota pansus lainnya, Nyayu Ernawati, yang menilai pemberian nama tokoh lokal pada fasilitas publik sebagai langkah tepat. “RSUD ini adalah hasil perjuangan banyak pihak, terutama sosok seperti H. Moh. Ruslan. Menamainya dengan nama beliau adalah cara kita mengingatkan generasi mendatang tentang pentingnya kontribusi nyata bagi masyarakat,” kata Nyayu.
Direktur RSUD Kota Mataram, dr. Eka Nurhayati, menyambut baik usulan ini. Ia menyebut perubahan nama bisa menjadi momentum memperkuat identitas rumah sakit sekaligus memotivasi tenaga kesehatan. “Nama baru ini bukan sekadar simbol, melainkan pengingat akan semangat pengabdian yang harus terus dijaga,” ujarnya.
Rapat pansus berlangsung di RSUD Kota Mataram dan dihadiri oleh sejumlah pejabat, tokoh masyarakat, serta perwakilan instansi terkait. Usulan ini akan dibahas lebih lanjut dalam sidang paripurna DPRD sebelum akhirnya disahkan melalui peraturan daerah. Respon positif dari berbagai pihak menunjukkan dukungan terhadap langkah penghormatan ini.
