investigasiindonesia.com – Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, melontarkan tantangan terbuka kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mempercepat proses mutasi pejabat di wilayahnya. Politisi Gerindra yang akrab disapa H. Iron ini menegaskan bahwa pembenahan birokrasi tidak bisa menunggu lama jika ingin mewujudkan program kerja yang maksimal bagi masyarakat.
Dalam wawancara eksklusif dengan Lombok Post, H. Iron mengungkapkan bahwa dari 30 nama pejabat yang diajukan untuk dimutasi, belum setengahnya mendapatkan izin dari Kemendagri. Padahal, sebagai kepala daerah, ia membutuhkan tim yang solid dan sesuai dengan kapasitas untuk mempercepat pembangunan. “Kita diminta menunggu enam bulan. Padahal, waktu sangat berharga untuk membawa perubahan,” ujarnya dengan semangat.
Meski menghadapi kendala, H. Iron menegaskan komitmennya untuk terus menata birokrasi Lombok Timur lebih baik. Ia menyatakan akan melakukan pembenahan menyeluruh, termasuk pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai membutuhkan pemimpin baru dengan kompetensi mumpuni. “Kami tidak ingin melanggar aturan, tapi kami juga tidak ingin pembangunan terhambat,” tegasnya.
Pernyataan H. Iron ini mendapat respons menarik dari Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, yang sebelumnya berkunjung ke NTB. Bima menegaskan bahwa kepala daerah memiliki kewenangan penuh untuk melakukan mutasi dan rotasi tanpa harus menunggu lama. “Tidak perlu menunggu enam bulan. Ajukan saja, kami akan proses cepat karena kepala daerah harus segera bekerja,” kata Bima dengan penuh dukungan.
Bahkan, Bima mendorong semua kepala daerah untuk segera mengajukan usulan mutasi jika diperlukan. Kemendagri, menurutnya, siap memberikan keleluasaan agar pembangunan daerah bisa berjalan lancar. “Kami paham, kepala daerah butuh dukungan aparatur yang tepat untuk menjalankan program-program unggulan,” jelasnya.
Dengan semangat kolaborasi, H. Iron optimis bahwa kerja sama dengan Kemendagri akan semakin erat. Ia berharap proses mutasi pejabat segera disetujui agar Lombok Timur bisa melesat lebih cepat dalam pembangunan. “Kami siap bekerja, tinggal dukungan dari pusat kami tunggu,” pungkasnya penuh keyakinan.
Berita ini menjadi bukti bahwa komunikasi antara pemerintah daerah dan pusat terus diperkuat demi kemajuan bersama. Lombok Timur siap menjadi contoh pembangunan birokrasi yang dinamis dan pro-rakyat!
