MATARAM – Nasib tragis terus menghantui ribuan warga di sepanjang pesisir Ampenan, Kota Mataram. Abrasi ganas telah melahap garis pantai sepanjang 9 kilometer, menggerogoti permukiman warga dan mengancam kelangsungan hidup mereka. Ironisnya, proyek tanggul penyelamat yang diusulkan bertahun-tahun masih teronggok di meja birokrasi pusat, tanpa kepastian.
Pemkot Mataram telah berkali-kali melobi pemerintah pusat untuk merealisasikan pembangunan tanggul pantai, termasuk jeti dan bronjong. Namun, hingga pertengahan 2025, proyek vital ini belum juga masuk dalam daftar prioritas nasional. Padahal, Komisi V DPR RI sudah menyatakan dukungan penuh setelah meninjau langsung kerusakan parah di lokasi.
Lukman, Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air BBWS Nusa Tenggara I, mengungkapkan bahwa usulan anggaran proyek ini sudah masuk ke Kementerian Keuangan. Namun, nasibnya masih digantungkan pada kebijakan refocusing anggaran yang lebih mengutamakan program ketahanan pangan. “Kita masih menunggu. Biasanya kepastian baru muncul antara Juni hingga Agustus,” ujarnya.
Eka Nugraha Abdi, Kepala BBWS Nusa Tenggara I, berusaha menenangkan warga dengan mengatakan bahwa prioritas kebijakan bisa berubah sewaktu-waktu. “Jika dampak sosialnya besar, seperti ancaman terhadap ribuan jiwa, proyek ini bisa saja didorong menjadi prioritas,” tegasnya.
Namun, harapan itu tak cukup menenangkan warga yang hidup dalam ketidakpastian. Setiap tahun, ombak besar terus menerjang, merusak rumah, jalan, bahkan situs budaya seperti Pura Pondak Perasi yang sudah hancur sejak 2018.
Kritik pedas datang dari Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram, Ahmad Azhari Gufron. Ia mengecam pembangunan kantor wali kota senilai Rp 250 miliar yang dinilainya tidak mendesak dibandingkan penyelamatan pesisir Ampenan. “Ini soal nyawa warga! Kalau pemkot serius, alihkan saja anggaran megah itu untuk tanggul pantai,” sindirnya.
Gufron menegaskan, kebijakan daerah harus sejalan dengan penderitaan warga. “Jangan sampai kita bangun gedung mewah, sementara rakyat terus diterjang bencana,” tambah politisi PAN itu.
Sementara itu, pantai Ampenan semakin rentan di tengah perubahan iklim dan naiknya permukaan laut. Tanpa intervensi cepat, kawasan ini diprediksi akan semakin parah. Proyek penyelamatannya kini bergantung pada dua faktor: desakan politik yang kuat dan kesediaan pemerintah pusat menggeser prioritas.
Satu pertanyaan besar menggantung: Akankah pemerintah bertindak sebelum bencana nyata merenggut lebih banyak lagi dari warga Ampenan?
