investigasiindonesia.com – Perum Bulog Divisi Regional Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatat realisasi penyerapan jagung baru mencapai 4.000 ton hingga Mei 2025, atau hanya 7% dari target nasional 78.000 ton. Meski angka ini terbilang kecil, optimisme tetap menguat karena produksi jagung di NTB berlangsung sepanjang tahun, berbeda dengan komoditas musiman seperti gabah.
Wakil Pimpinan Wilayah Bulog NTB, Musazdin Said, mengungkapkan bahwa tantangan utama terletak pada standar kualitas jagung. Bulog hanya menerima jagung dengan kadar air maksimal 14% untuk mencegah risiko aflatoksin, zat beracun yang membahayakan ternak. “Kadar air di atas 14% berpotensi memicu jamur beracun. Ini standar keamanan yang wajib dipatuhi,” tegas Musazdin.
Proses pengeringan manual yang bergantung pada cuaca menjadi kendala serius. Di tengah curah hujan tinggi, petani membutuhkan waktu hingga tiga hari untuk mengeringkan jagung, sementara metode mesin dryer bisa memangkas waktu menjadi 1-2 hari. Namun, Bulog memastikan bahwa petani justru diuntungkan dengan harga beli yang lebih tinggi.
“Di Sumbawa, jagung kadar air 15-16% dijual ke pedagang hanya Rp4.300/kg. Tapi setelah dikeringkan hingga 14%, Bulog membayar Rp5.500/kg. Kenaikan 30% ini sangat berarti bagi petani,” papar Musazdin. Selisih harga Rp1.200-1.300/kg memicu antusiasme petani untuk memenuhi standar Bulog.
Persoalan lain adalah keterbatasan gudang penyimpanan. Jagung memerlukan sirkulasi udara lebih baik dibanding beras dan sebaiknya disimpan dalam bentuk curah. Bulog telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyewa gudang tambahan, terutama di daerah panen besar seperti Bima dan Sumbawa.
Dengan langkah strategis, termasuk mengosongkan gudang melalui lelang jagung tahun 2024, Bulog yakin target 78.000 ton masih bisa dicapai dalam sisa waktu enam bulan. “Kami sudah siapkan gudang tambahan. Tidak ada alasan untuk tidak menyerap lebih banyak jagung,” tandas Musazdin.
Kehadiran Bulog dinilai sebagai angin segar bagi petani jagung NTB. Selain menjamin harga kompetitif, Bulog juga mendorong peningkatan kualitas produksi. Dengan sinergi antara petani, pemerintah, dan Bulog, NTB berpotensi menjadi pemain kunci dalam ketahanan pangan nasional.
