investigasiindonesia.com – Lombok Tengah digemparkan dengan temuan mengejutkan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Sebanyak 200 vila ilegal berhasil diidentifikasi, dibangun tanpa izin resmi, dan diduga kuat merupakan bagian dari investasi Penanaman Modal Asing (PMA). Yang lebih mengejutkan, bangunan-bangunan tersebut didirikan di lahan yang seharusnya terlarang untuk pembangunan, seperti kawasan perkebunan dan perbukitan.
Kepala DPMPTSP Lombok Tengah, Jalaludin, mengungkapkan bahwa geliat investasi di daerahnya memang sedang melonjak. Hingga Mei ini, realisasi retribusi izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) telah mencapai 74%, dengan mayoritas izin diberikan untuk pembangunan vila di wilayah selatan. Namun, di balik pertumbuhan positif tersebut, terselip masalah serius: ratusan vila ilegal justru dibangun tanpa melalui prosedur yang sah.
“Kami mempermudah perizinan, tapi tetap selektif. Ini penting untuk mencegah dampak lingkungan yang tidak terkendali,” tegas Jalaludin, Senin (19/5).
Fakta di lapangan semakin mencengangkan. Sejumlah vila ilegal ternyata dibangun dengan modus kolaborasi bersama warga, mengubah rumah penduduk menjadi properti komersial. Tantangan terbesar? Pemilik vila kebanyakan berasal dari luar daerah, bahkan luar negeri, sehingga sulit diajak berkoordinasi.
“Jika tidak hati-hati, kerusakan lingkungan bisa terjadi. Sudah ada pembangunan vila yang merambah kawasan perkebunan,” tambah Jalaludin.
Pemerintah setempat kini memperketat pengawasan. Meski tren investasi dinilai positif, upaya menjaga kelestarian alam tak boleh diabaikan. Tim khusus telah dibentuk untuk memastikan setiap proyek mematuhi aturan, terutama di tengah tingginya minat investor membangun vila di Lombok Tengah.
“Kami ingin investasi berjalan, tapi alam juga harus tetap lestari,” pungkas Jalaludin.
Dengan langkah tegas ini, Lombok Tengah berkomitmen menciptakan iklim investasi yang sehat, transparan, dan ramah lingkungan.
