investigasiindonesia.com – Lombok Barat digemparkan oleh kebijakan mutasi besar-besaran yang dilakukan Bupati H. Lalu Ahmad Zaini (LAZ). Ketua DPRD Lombok Barat, Lalu Ivan Indrayadi, menilai langkah ini terburu-buru dan merugikan masyarakat. Tidak tanggung-tanggung, 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) strategis kini dibiarkan tanpa pimpinan, memicu kekacauan dalam pelayanan publik.
“Ketika OPD penting dibiarkan tanpa kepala dinas, yang menjadi korban adalah rakyat. Pemimpin seharusnya tidak boleh arogan,” tegas Ivan saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (20/5).
Daftar OPD yang kini tanpa pemimpin mencakup Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Ketahanan Pangan, Bappeda, Satpol PP, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta Staf Ahli Bidang KSDM. Ivan mempertanyakan alasan mutasi yang dilakukan sebelum kepala dinas sempat menunjukkan kinerja.
“Kenapa tidak diberi kesempatan bekerja dulu? Ini terlalu cepat dimutasi. Akibatnya, pelayanan publik terganggu,” ujarnya.
Dampaknya langsung terasa di lapangan. Taman kota dipenuhi sampah menumpuk karena Dinas Lingkungan Hidup tak memiliki pimpinan. “Ini bukti nyata bahwa mutasi tanpa perencanaan merugikan masyarakat,” tegas Ivan.
Namun, Bupati LAZ membantah tuduhan tersebut. Ia menegaskan bahwa mutasi adalah hal wajar dalam birokrasi dan dilakukan secara objektif melalui penilaian tim independen.
“Mutasi ini untuk percepatan pembangunan di Lombok Barat. Semua berbasis kinerja, bukan politik. Bahkan, banyak ASN yang dulu tidak mendukung saya saat pilkada, tapi tetap dipertahankan,” tegasnya.
LAZ juga mengungkapkan bahwa mutasi kali ini disertai kontrak kinerja bagi kepala OPD terpilih. Mereka wajib memenuhi target berdasarkan RPJMD Lombok Barat 2025–2029.
“Kita bangun budaya baru: kontrak kerja dengan target jelas. Jika tidak tercapai, bisa diganti. Ini demi pembangunan yang terukur,” tandasnya.
Polemik ini terus memanas, dengan masyarakat menunggu solusi konkret agar pelayanan publik tidak semakin terganggu.
