investigasiindonesia.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram menunjukkan tekad baja menyelamatkan pesisir dari ancaman abrasi. Dengan target Rp200 miliar, mereka pantang menyerah memperjuangkan bantuan pembiayaan tanggul rip rap dari pusat, meski sempat ditolak untuk tahun 2025. Kini, semua harapan tertuju pada anggaran 2026!
Kepala Dinas PUPR Kota Mataram, Lale Widiahning, dengan semangat menyatakan: “Kita sudah dapat sinyal positif! Proposal kita diterima Kementerian PUPR, tinggal menunggu realisasi di 2026.” Kabar ini jadi angin segar setelah sebelumnya BWS Nusa Tenggara I menyatakan tidak ada alokasi dana tahun ini.
Strategi Mataram yang Tak Biasa
Dukungan Multi-Pihak: Pemkot Mataram tak bekerja sendirian. Mereka menggandeng BWS NTB I, Pemprov NTB, hingga anggota DPR RI dapil Lombok untuk memperkuat lobi. “Kita akan kawal sampai dana turun!” tegas Lale.
Proposal Super Detil: Kebutuhan tanggul sepanjang 9,1 kilometer pesisir Mataram sudah dirinci dalam proposal, termasuk ancaman abrasi parah yang mengintai. Tim khusus dari pusat dijadwalkan turun untuk verifikasi.
Peningkatan Anggaran: Awalnya hanya mengusulkan Rp145 miliar, Pemkot berani mematok angka Rp200 miliar setelah koordinasi dengan BWS. “Meski mungkin dipotong, yang penting usaha kita maksimal,” ujar Lale.
Momen Krusial: Zoom Meeting dengan Pusat
Pada Sabtu (17/5), Bappeda NTB memimpin rapat virtual dengan Kementerian PUPR, di mana Mataram menjadi peserta kunci. “Ini langkah besar! Pusat merespons proposal kita. Semoga 2026 jadi tahun kemenangan,” seru Lale penuh harap.
Fakta Mengejutkan di Balik Usulan Ini
Dana Rp200 Miliar bukan angka sembarangan. Ini mencakup perlindungan untuk ribuan warga pesisir dan infrastruktur vital.
Abrasi di Mataram sudah mencapai tahap mengkhawatirkan. Tanpa tanggul, kerugian ekonomi dan ekologi bisa meledak.
Lobi Politik: Dukungan DPR RI disebut kunci utama. “Kita dorong lewat jalur legislatif,” tandas Lale.
