investigasiindonesia.com – Kejaksaan Negeri Mataram resmi menetapkan enam orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan masker Covid-19 di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Diskop UMKM) NTB tahun 2020. Sorotan utama tertuju pada dua nama besar: Wirajaya Kusuma, mantan Kepala Diskop UMKM NTB yang kini menjabat Kepala Biro Ekonomi Setda NTB, serta Dewi Noviany, mantan Wakil Bupati Sumbawa yang saat kasus terjadi berposisi sebagai Kasubag TU BPKAD NTB.
Surat penetapan tersangka bernomor B/673/V/RES.3.3/2025/Reskrim itu dikeluarkan pada 7 Mei 2025. Penyidik juga menjerat empat orang lain: Kamarudidin, Chalid Tomassoang Bulu, M. Haryadi Wahyudin, dan Rabiatul Adawiyah. Mereka diduga terlibat dalam praktik markup harga masker hingga menyebabkan kerugian negara Rp1,58 miliar.
“Benar, surat penetapan sudah kami terima,” tegas Muhammad Harun Al Rasyid, Kasi Intel Kejari Mataram, membenarkan dokumen tersebut.
Fakta Mencengangkan di Balik Skema Korupsi
Polresta Mataram mengungkap, proyek senilai Rp12,3 miliar dari anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) Diskop NTB itu mengandung kecurangan sistematis. Masker yang semestinya berharga Rp10 ribu per buah dibengkakkan menjadi Rp12 ribu. “Anggaran baku, tapi harganya dimanipulasi,” ujar sumber penyidik.
BPKP NTB telah mengkonfirmasi kerugian negara mencapai Rp1,58 miliar. Para tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor jo. Pasal 55 KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.
Pemprov NTB Bertindak Cepat: Pejabat Dibebastugaskan!
Menanggapi penetapan Wirajaya Kusuma sebagai tersangka, Pemprov NTB langsung mengambil langkah tegas. “Begitu surat resmi diterima, beliau akan dibebastugaskan dan digantikan oleh Pejabat Pelaksana Tugas,” papar Yusron Hadi, Kepala Diskominfotik NTB.
Gubernur NTB disebut telah memantau kasus ini sejak awal masa jabatannya. Namun, pemerintah tetap menjaga asas praduga tak bersalah sembari menunggu keputusan hukum yang sah.
Diamnya Sang Tersangka: Sinyal Pengakuan atau Strategi?
Hingga detik ini, Wirajaya Kusuma menolak berkomentar. Sikapnya yang tertutup memantik spekulasi publik. Sementara itu, Dewi Noviany juga belum memberikan pernyataan resmi.
Kasus ini menjadi ujian berat bagi citra birokrasi NTB, terutama karena melibatkan mantan pejabat tinggi dan aktor kunci pembangunan daerah. Masyarakat menunggu proses hukum yang transparan untuk memastikan keadilan ditegakkan tanpa tebang pilih.
