investigasiindonesia.com – Keputusan menunda pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) DPD I Partai Golkar NTB, yang semula dijadwalkan pada 24 Mei 2025, memicu gelombang analisis dari berbagai kalangan. Tanpa penjelasan resmi yang rinci, langkah ini dianggap sebagai pertanda dinamika politik yang sedang memanas di internal partai.
Dr. Alfisahrin, pengamat politik dari Universitas 45 Mataram, menyebut penundaan ini bukan sekadar persoalan teknis, melainkan hasil dari tarik-menarik kekuatan antara dua kader kuat: Mohan Roliskana, Wali Kota Mataram, dan Indah Dhamayanti Putri (IDP), Wakil Gubernur NTB.
“Kedua figur ini memiliki basis pengaruh yang seimbang. Mohan punya elektabilitas di level lokal, sementara IDP membawa nilai tambah sebagai Wakil Gubernur yang pernah berkolaborasi dengan Gerindra,” jelas Alfisahrin.
Ia menambahkan, DPP Partai Golkar kemungkinan sedang melakukan kalkulasi matang untuk memilih sosok yang paling strategis menghadapi Pemilu 2029. “Ini bukan sekadar pertarungan kader, tapi bagian dari strategi besar partai,” tegasnya.
Sementara itu, Dr. Ihsan Hamid, pengamat politik UIN Mataram, melihat penundaan ini sebagai sinyal bahwa DPP sedang memberi ruang bagi IDP untuk memperkuat posisinya. “Statusnya sebagai Wakil Gubernur memberi keunggulan tersendiri. DPP mungkin ingin memastikan pilihan terbaik untuk masa depan partai,” ujarnya.
Langkah ini juga dinilai sebagai upaya meredam potensi konflik internal sekaligus menjaga stabilitas partai. “DPP sedang bermain catur politik. Mereka tidak ingin salah langkah,” tambah Ihsan.
Dengan situasi ini, publik kini menanti keputusan final DPP Golkar. Apakah Mohan akan mempertahankan dominasinya, atau IDP akan muncul sebagai pemimpin baru yang membawa angin segar bagi partai? Jawabannya akan terungkap dalam waktu dekat.
