investigasiindonesia.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) siap mengubah wajah dunia pendidikan dengan kebijakan terbaru yang dinilai sebagai terobosan paling progresif dalam sejarah seleksi kepala sekolah. Untuk pertama kalinya, proses rekrutmen akan dilakukan secara terbuka, transparan, dan mengutamakan kompetensi murni tanpa memprioritaskan status Guru Penggerak.
Sebanyak 43 posisi kepala SMA, SMK, dan SLB negeri yang selama ini mangkrak—bahkan ada yang lowong hingga bertahun-tahun—akhirnya akan segera terisi. Kebijakan ini muncul setelah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemdikdasmen) mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) Nomor 7 Tahun 2025, yang menghapus kewajiban Guru Penggerak sebagai syarat mutlak menjadi kepala sekolah.
“Ini adalah momen bersejarah. Guru-guru senior yang selama ini terhalang aturan lama sekarang punya kesempatan besar memimpin sekolah,” tegas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB, H. Abdul Azis.
Sebelumnya, banyak guru berkualitas terpental dari proses seleksi hanya karena belum mengikuti program Guru Penggerak. Padahal, tak sedikit di antara mereka memiliki rekam jejak mengajar brilian, pengalaman manajerial, dan dedikasi tinggi. Aturan baru ini diyakini akan membuka keran talenta-talenta tersembunyi di NTB.
“Kini, yang dinilai adalah kinerja, kualifikasi, dan kemampuan memimpin, bukan sekadar sertifikat program,” ujar Ketua PGRI NTB, Yusuf, menyambut gembira perubahan ini.
Proses seleksi akan digelar usai Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 rampung. Mekanismenya pun dijamin objektif: ada ujian kompetensi, penilaian portofolio, dan wawancara mendalam. Azis menegaskan, tidak akan ada ruang bagi praktik nepotisme atau intervensi pihak tertentu.
“Kami ingin kepala sekolah yang terpilih benar-benar yang terbaik, bukan karena faktor kedekatan atau administrasi semata,” tambahnya.
Guru-guru NTB pun menyambut kabar ini dengan antusias. Bagi mereka, kebijakan ini seperti oase di tengah kekeringan kesempatan. “Selama ini banyak kolega saya yang kapabel tapi mentok karena aturan. Sekarang, jalannya terbuka lebar,” kata Suryadi, guru SMKN 1 Mataram yang telah 20 tahun mengabdi.
Dengan langkah ini, NTB tidak hanya memangkas birokrasi yang berbelit, tetapi juga memberi sinyal kuat: kompetensi dan pengalaman nyata lebih berharga daripada sekadar label. Dunia pendidikan provinsi ini siap melesat—dan semua mata kini tertuju pada hasil seleksi yang akan menjadi tolok ukur keseriusan transformasi sistem pendidikan Indonesia.
