investigasiindonesia.com – Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penggeledahan di dua apartemen mewah milik staf khusus Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dalam rangka penyidikan kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan. Operasi ini dilakukan menyusul temuan indikasi penyimpangan dalam penggunaan anggaran senilai Rp 9,9 triliun selama periode 2019-2023.
Penggeledahan dilaksanakan pada Rabu (21/5/2025) di dua lokasi berbeda. Lokasi pertama berada di Apartemen Kuningan Place, Jakarta Selatan, yang merupakan tempat tinggal seorang staf berinisial FH. Tim penyidik menyita sejumlah barang bukti elektronik, termasuk satu unit laptop dan empat ponsel. Sementara itu, di Apartemen Ciputra World 2, Semanggi, penyidik mendatangi unit hunian staf berinisial JT dan mengamankan dua hard disk eksternal, satu flash disk, satu laptop, serta dokumen-dokumen penting.
“Kedua orang tersebut merupakan staf khusus di lingkungan Kemendikbudristek,” tegas Harli Siregar, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (27/5/2025).
Kasus ini mencuat setelah Kejagung menemukan indikasi persekongkolan dalam proses pengadaan perangkat digitalisasi pendidikan. Diduga, ada upaya mengarahkan tim teknis untuk merekomendasikan penggunaan laptop berbasis sistem operasi tertentu, yakni Chromebook, meskipun hasil uji coba sebelumnya menunjukkan ketidaksesuaian dengan kebutuhan pembelajaran.
“Pada 2019, uji coba terhadap 1.000 unit Chromebook membuktikan bahwa perangkat tersebut tidak efektif. Selain itu, ketersediaan jaringan internet yang tidak merata juga menjadi kendala serius,” jelas Harli.
Meski demikian, proyek senilai Rp 9,9 triliun tetap dilaksanakan, dengan sumber dana berasal dari alokasi satuan pendidikan (Rp 3,82 triliun) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 6,39 triliun. Kejagung kini mendalami kemungkinan adanya permufakatan antara oknum di kementerian dengan pihak swasta dalam proses pengadaan tersebut.
Penyidikan ini menjadi sorotan publik karena menyentuh sektor pendidikan, yang seharusnya menjadi prioritas pembangunan sumber daya manusia. Masyarakat pun menantikan transparansi dan keadilan dalam proses hukum ini, demi memastikan anggaran pendidikan benar-benar digunakan untuk kepentingan generasi muda Indonesia.
Kejagung berkomitmen untuk menuntaskan kasus ini secara profesional dan mengungkap setiap fakta yang terpendam. “Kami akan terus mendalami aliran dana dan dokumen yang berhasil diamankan,” pungkas Harli.
Dengan langkah ini, upaya pemberantasan korupsi di sektor strategis seperti pendidikan kembali menunjukkan tekad kuat pemerintah untuk menciptakan tata kelola yang bersih dan akuntabel.
