investigasiindonesia.com – Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, akhirnya memberikan klarifikasi resmi terkait penundaan Musyawarah Daerah (Musda) di Bali dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Agenda yang semula direncanakan berlangsung pada 23 Mei di Bali dan 24 Mei di NTB terpaksa diundur karena Bahlil harus memenuhi kewajiban kenegaraan.
Sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil mengungkapkan bahwa ia tidak dapat hadir dalam Musda karena harus mengikuti rapat terbatas (ratas) serta mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam sejumlah kegiatan resmi.
“Iya, itu karena saya lagi ratas dan mendampingi acara Pak Presiden Prabowo. Gimana saya mau Musda?” tulis Bahlil dalam pesan singkat yang diterima media.
Meski belum dapat memastikan jadwal baru pelaksanaan Musda, Bahlil menegaskan bahwa urusan pemerintahan menjadi prioritas utamanya saat ini. “Sampai nanti waktunya kita sampaikan. Kita harus mendahulukan kepentingan negara,” tegasnya.
Sekretaris DPD Partai Golkar NTB, Firadz Pariska, membenarkan bahwa penundaan Musda murni disebabkan oleh agenda mendadak Bahlil yang harus mewakili Presiden dalam kegiatan kenegaraan di Makassar, Sulawesi Selatan.
“Ini sesuai komitmen awal Pak Ketum yang ingin menyapa seluruh kader Golkar di Indonesia secara langsung,” ujar Firadz.
Ia juga menepis spekulasi bahwa penundaan ini terkait dinamika politik internal, seperti persaingan antara Ketua DPD Partai Golkar NTB petahana, Mohan Roliskana, dengan Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri.
“Ini murni persoalan teknis. Tidak ada unsur politis sama sekali,” tegas Firadz.
Keputusan Bahlil untuk mengutamakan tugas negara mendapat apresiasi dari berbagai kalangan, menunjukkan keseriusannya dalam menjalankan tanggung jawab ganda sebagai menteri sekaligus ketua umum partai.
Dengan transparansi dan komunikasi yang jelas, Partai Golkar memastikan bahwa penundaan ini tidak akan mengganggu konsolidasi internal, sambil menunggu waktu yang tepat untuk melanjutkan Musda dengan semangat persatuan.
