investigasiindonesia.com – Hari itu, ruang sidang kembali ramai oleh langkah-langkah tegas para penegak hukum. Ahmad Muslim, mantan Kabid SMK Dinas Dikbud NTB, kembali menghadapi persidangan dengan agenda pemeriksaan tiga saksi kunci: Aidy Furqon (mantan Kadis Dikbud NTB), Sulman Haris (Kepala SMKN 3 Mataram), dan Saparwadi (fasilitator proyek). Namun, drama pun muncul ketika salah satu nama besar tak muncul di kursi saksi.

Ketua Majelis Hakim, Glorious Anggundoro, langsung menyoroti ketidakhadiran Aidy Furqon. Dengan nada tegas, ia meminta JPU memastikan saksi tersebut hadir di sidang berikutnya. “Harus dipanggil lagi ya,” ujar Glorious, menekankan pentingnya kesaksian Aidy sebagai mantan pejabat yang memahami alur proyek.

Mila Melinda, sang JPU, menjelaskan bahwa Aidy berhalangan hadir karena sedang menjalankan tugas dinas di Sumbawa. Namun, ia berjanji akan mengagendakan ulang pemanggilan. “Kami pastikan beliau hadir di sidang berikutnya,” tegas Mila, meyakinkan majelis bahwa kesaksian Aidy akan membuka tabir lebih dalam.

Kasus ini bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada 11 Desember 2024, di mana Ahmad Muslim diduga menerima fee proyek DAK senilai Rp50 juta dari PT Utama Putramas Mandiri. Proyek tersebut bernilai total Rp1,3 miliar, ditujukan untuk pembangunan ruang kelas, WC, dan laboratorium di SMKN 3 Mataram.

Di sisi lain, penasihat hukum Ahmad Muslim, Miftahurrahman, juga mendesak kehadiran Aidy Furqon. “Kesaksiannya penting untuk mengungkap fakta sebenarnya,” ungkap Miftah. Ia yakin, dengan kehadiran Aidy, persidangan akan semakin transparan dan memberikan keadilan bagi semua pihak.

Kini, semua mata tertuju pada sidang pekan depan. Akankah Aidy Furqon akhirnya hadir dan memberikan kesaksian yang dinanti? Atau justru akan ada kejutan lain yang mengubah arah kasus ini? Satu hal yang pasti: persidangan ini semakin memanas, dan publik menunggu dengan penuh antusias!