investigasiindonesia.com – Di balik gemerlap medali dan sorak-sorai kemenangan, ada kisah getir yang tersembunyi. M. Padil Anwar, atlet pencak silat asal Desa Suralaga, Lombok Timur, baru saja mengharumkan nama Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan meraih medali perak di ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) Aceh-Sumatera Utara 2024. Namun, di luar dugaan, pemuda berusia 20 tahun itu kini memilih jalan lain: menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Polandia.
Padil bukan sekadar atlet biasa. Ia adalah salah satu bakat terbaik yang dimiliki NTB di cabang pencak silat, bahkan diproyeksikan menjadi andalan di PON 2028 yang akan digelar di NTB. Namun, tuntutan hidup sebagai tulang punggung keluarga membuatnya harus mengubur impian untuk terus berprestasi di tanah air.
“Ya mau gimana lagi, saya juga butuh pekerjaan untuk mengubah ekonomi keluarga saya,” ujar Padil dengan nada pasrah.
Meski telah menerima bonus total Rp270 juta dari Pemprov NTB dan Pemkab Lombok Timur, uang tersebut habis digunakan untuk biaya sekolah adik-adiknya dan kebutuhan sehari-hari. Tanpa penghasilan tetap, Padil merasa tidak punya pilihan selain mencari nafkah di luar negeri. Bahkan, ia sudah mengurus paspor dengan biaya Rp77 juta—sebuah langkah yang sulit dibatalkan.
Pemerintah Dinilai Abai dengan Nasib Atlet
Keputusan Padil menuai keprihatinan dari pelatih pencak silat NTB, Mardiansyah. Ia menyayangkan minimnya perhatian pemerintah terhadap masa depan atlet berprestasi.
“Reward berupa bonus memang membantu, tapi apa artinya jika tidak ada jaminan hidup jangka panjang? Atlet seperti Padil seharusnya diberi pekerjaan layak agar bisa tetap berkarya di bidang olahraga,” tegas Mardiansyah, yang akrab disapa Dega.
Ia menegaskan bahwa kasus seperti ini bukan yang pertama. Banyak atlet berprestasi di NTB yang akhirnya beralih profesi karena ketiadaan lapangan pekerjaan. Padahal, mereka adalah aset daerah yang seharusnya dijaga.
“Bayangkan, atlet yang sudah mengharumkan nama daerah justru terpaksa jadi TKI. Ini tamparan keras bagi kita semua,” tambahnya.
Tawaran Kerja yang Terlambat
Ketua KONI NTB, Mori Hanafi, mengaku pernah menawarkan bantuan pekerjaan untuk Padil. Namun, niat itu datang terlambat—proses kepergian Padil sebagai TKI sudah terlalu jauh untuk dibatalkan.
“Saya berterima kasih atas perhatian Pak Mori, tapi saya sudah terlanjur mengurus dokumen,” ucap Padil.
Kini, ia hanya berharap ada perubahan kebijakan dari pemerintah daerah. Bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk atlet-atlet lain yang mungkin mengalami nasib serupa.
Harapan di Tengah Keputusasaan
Kisah Padil adalah cermin dari persoalan klasik yang belum terselesaikan: minimnya penghargaan bagi atlet setelah masa kejayaan. Bonus memang membahagiakan, tetapi tanpa kesempatan kerja yang layak, prestasi olahraga hanya akan menjadi kenangan.
“Semoga ada solusi untuk adik-adik lain yang meraih medali. Jangan sampai pengorbanan mereka berakhir dengan kepahitan,” harap Mardiansyah.
Sementara itu, Padil bersiap mengikuti takdirnya. Medali peraknya mungkin akan tersimpan rapi, sementara ia mengayuh nasib di negeri orang—sebuah ironi yang seharusnya tidak terjadi.
