investigasiindonesia.com – Dunia usaha jasa konstruksi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sedang mengalami masa kelam. Hingga Mei 2025, puluhan proyek fisik dari pemerintah belum kunjung terealisasi. Padahal, anggaran telah disiapkan, namun proses lelang tak kunjung bergulir. Kondisi ini membuat ratusan pengusaha dan pekerja konstruksi terpaksa merana tanpa kepastian.
H. Salman, salah satu pelaku usaha konstruksi di Mataram, mengungkapkan keprihatinannya. “Kami benar-benar terpuruk. Sudah hampir Juni, tapi proyek yang dilelang bisa dihitung jari. Padahal, anggarannya sudah ada. Kenapa tidak segera dikerjakan?” tanyanya dengan nada frustrasi, Selasa (27/5).
Proyek Tertahan, Politik Jadi Biang Keladi?
Salman, yang juga mantan Ketua Gapensi Mataram, menduga kuat ada faktor politik di balik mandeknya proyek-proyek tersebut. Menurutnya, pemerintah daerah sengaja menunda lelang karena menunggu kepastian mutasi pejabat di Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Proyek-proyek ini ditahan karena menunggu siapa yang akan duduk di posisi penting. Ini bukan soal efisiensi anggaran, tapi lebih ke permainan jabatan,” tegasnya.
Ia menjelaskan, proyek dengan sumber dana Pendapatan Asli Daerah (PAD) seharusnya bisa segera berjalan karena sudah masuk dalam APBD. Namun, realisasinya terhambat oleh dinamika politik pasca-Pilkada Serentak.
Efek Domino: Material Bangunan Sepi, Buruh Kelimpungan
Dampak dari mandeknya proyek konstruksi tidak hanya dirasakan oleh kontraktor. Rantai ekonomi di sektor terkait ikut terhenti. Toko-toko material bangunan sepi pembeli, sementara buruh harian yang biasa mengandalkan upah dari proyek pemerintah kini menganggur.
“Bayangkan, tidak hanya kami yang rugi. Tukang bangunan, penjual pasir, besi, bahkan sopir truk pun ikut merana karena tidak ada pekerjaan,” ujar Salman.
Harapan di Tengah Ketidakpastian
Meski situasi terasa suram, para pengusaha konstruksi masih berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret. Mereka mendesak agar proyek-proyek yang sudah dialokasikan anggarannya segera dilelang dan dikerjakan tanpa lagi terhambat kepentingan politik.
“Kami butuh kepastian. Rakyat butuh pekerjaan. Jangan biarkan proyek-proyek ini jadi korban permainan elite,” tandas Salman.
Sementara itu, pemerintah daerah belum memberikan pernyataan resmi terkait keluhan ini. Publik pun menunggu, apakah kebijakan akan berubah atau nasib pengusaha dan pekerja konstruksi tetap terkatung-katung.
